Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

Thursday, 28 Jumadil Awwal 1441 / 23 January 2020

Peran Ulama Muda Dibutuhkan Perangi Korupsi di Tahun Politik

Rabu 31 Jan 2018 15:31 WIB

Red: Agus Yulianto

Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas bersama Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (dari kiri) usai memberikan cinderamata pada pembukaan Kongres Ulama Muda Muhammadiyah di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (30/1).

Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas bersama Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (dari kiri) usai memberikan cinderamata pada pembukaan Kongres Ulama Muda Muhammadiyah di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (30/1).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Salah satu acara cara berislam secara politik adalah melawan politik uang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peran kalangan muda dibutuhkan untuk menyampaikan dakwah terkait nilai-nilai Islam dalam melawan korupsi dan politik identitas. Sebab, kedua permasalahan tersebut dapat menghambat kemajuan dan membahayakan keutuhan bangsa.

Ketua Pusat Pemuda (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, korupsi merupakan musuh utama bangsa. Namun, kecenderungan melawan korupsi justru minim khususnya dari kalangan Muslim.

"Ulama muda lebih berani, terang dan jelas berdakwah masalah korupsi. Mereka (ulama muda) tegas, apabila ada seorang gubenur, wali kota, PNS, polri dan TNI melakukan politik uang saat kampanye hingga menang," ujarnya di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (31/).

"Menggunakan mahar politik saat kampanye maka jabatan dan gajinya haram. Memang selama ini PNS sogok bukan rahasia umum, yang menerima juga haram hukumnya," ucapnya.

Melalui kongres Pemuda Muhammadiyah yang telah diselenggarakan pada 30-31 Januari 2018 diharapkan dapat mengusung tausiyah atau syiar agama bahwa politik uang itu merusak.

"Kita (Pemuda Muhammadiyah) mendorong kebudayaan anti-korupsi, butuh sikap terang kelompok agama. Melalui kongres bersikap terang dan tegas," ucapnya.

"Tausiyah semacam himbauan kalau ada melihat politik uang, maka jabatannya haram, yang menerima juga haram, artinya berdosa. Isi tausiyah ini lawan korupsi uang, kalau ada beragama, mau berislam sesungguhnya melawan politik uang adalah Islam yang sesungguhnya," ungkapnya.

Menurutnya, salah satu acara cara berislam secara politik adalah melawan politik uang. Ada 102 ulama muda Muhammadiyah menegaskan, suap adalah haram. Di tahun politik Pilkada ini, mereka mengimbau agar umat muslim tak memilih calon yang melakukan perbuatan haram itu.

"Jangan dipilih dan jangan diterima uangnya karena melakukan praktik dosa dan haram. Jadi, akhirnya masyarakat sudah diperingatkan kemudian masih menerima artinya konsekuensi masyarakat," ucapnya.

"Tugas Islam saling mengingatkan, mengajak kebaikan, yang kami sampaikan tausiyah kebenaran kalau tidak didengar maka masuk tausiyah kesabaran," ungkapnya.

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Buya Abrar Azis menambahkan, keputusan dalam kongres ini sudah dilandasi dengan dalil-dalil Alquran dan hadis. Di mana, dalil-dalil itu dikontekstualisasikan dengan kondisi sekarang.

"Money politics bukan hanya penyuapnya yang diharamkan, tetapi penerima dari banyak calon, ambil uangnya jangan pilih orangnya, perantara, tim sukses menjadi calo atas pembagian mahar dan money politics juga haram," ujarnya.

"Kalau dia sudah main politik uang, maka jelas melakukan perbuatasn sesat. Maka, masyarakat tidak boleh memilih pemimpin yang tidak benar," tegasnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA