REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad menyatakan, pihaknya tidak berwenang mengatur libur sekolah selain libur nasional. Adapun terkait usulan libur karena ada alasan khusus, seperti Asian Games, maka hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat.
"Libur tidaknya sekolah, di luar libur nasional, dapat dilakukan oleh masing-masing kepala daerah jika memang ada alasan khusus," kata Hamid kepada Republika.co.id, Kamis (25/1).
Meski begitu, jika memang nantinya disepakati untuk meliburkan siswa, dia menekankan libur tersebut tidak boleh mengurangi jumlah waktu belajar efektif per semester atau tahun yang ditentukan oleh Kemendikbud. Sebab jika dikurangi, maka ketuntasan belajar siswa tidak akan tercapai.
Sejumlah anggota Komisi X DPR RI berpose bersama Ketua INASGOC Erick Thohir saat mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, yang menjadi venue Asian Games 2018, Rabu (24/1).
"Kalau memang (mau) libur, ya intinya kami titip jangan sampai mengurangi jumlah belajar efektif per semester atau tahun yang sudah ditentukan," jelas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membawahi bidang olahraga, Ferdiansyah mengusulkan selama pelaksanaan Asian Games 2018 menjadi hari libur bagi pelajar dan pekerja di wilayah Jakarta. Meski begitu dia mengaku masih akan membahas dengan pihak terkait mengenai teknis pengaturan liburnya.
Artinya, bisa sekolah atau tempat kerja yang berada di radius 4 kilometer dari kawasan GBK saja yang diliburkan, atau seluruh DKI Jakarta.
"Salah satu yang menjadi pertanyaan dari negara internasional tentang pelaksanaan Asian Games 2018 adalah masalah kemacetan lalu lintas. Saya mengusulkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta, selama pelaksanaan Asian Games 18 Agustus hingga 2 September 2018, pelajar dan pekerja di Jakarta diliburkan," kata Ferdiansyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
