REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Universitas Brawijaya (UB) menyematkan nama Munir dalam Penghargaan HAM yang baru-baru ini mulai diluncurkan. Program penghargaan yang dimaksud, yakni "Munir's Peace Human Right Award".
Wakil Rektor (Warek) IV UB, Mohammad Sasmito Djati menerangkan, penyematan nama Munir pada penghargaannya murni karena ingin menghargai alumninya. Dalam hal ini penghargaan atas Munir dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Itu jadi momentum kita untuk memberikan penghargaan melalui beasiswa," ujar Sasmito saat media gathering di Gedung Rektorat UB, Malang, Selasa (23/1).
Penghargaan ini akan fokus pada individu maupun kelompok yang HAM-nya tertindas. Berdasarkan evaluasi saat ini, UB akan memprioritaskan terlebih dahulu pada warga Palestina. Untuk pihak selanjutnya, Sasmito mengatakan akan dibahas terlebih dahulu nantinya.
Menurut Sasmito, penghargaan ini tak lepas dari visi yang diemban UB, yakni "Building up noble future". Pada visi ini berarti UB tak hanya ingin meningkatkan generasi muda dalam bidang kekinian tapi moral juga. Untuk itu, pihaknya berusaha memperjuangkan moral terutama dari alumni Munir yang telah merelakan nyawanya dalam hal ini.
"Itulah yang menjadikan Munir sebagai ikon kita," tambah dia.
Untuk sementara, sekitar 10-an warga Palestina akan memperoleh beasiswa pendidikan strata dua (S2) maupun tiga (S3) di UB. Dari sejumlah jurusan, Sasmito menyebutkan, hanya beberapa bidang yang menyediakan program beasiswa ini. Dalam hal ini setidaknya bidang pemerintahan dan teknologi dapat menjadi pilihan mereka untuk studi di UB.
Tak hanya pendidikan, biaya hidup mereka termasuk keluarga yang dibawa juga akan ditanggung UB. "Itu semua dari anggaran kami yang saat ini masih dihitung besarannya," kata Sasmito saat kegiatan media gathering di Gedung Rektorat UB Malang, Selasa (23/1).
Adapun mengenai target mahasiswa, Sasmito mengungkapkan, akan memprioritaskan para pegawai negeri di Palestina terlebih dahulu. Alasannya, dia melanjutkan, mereka lebih terikat dengan dengan pemerintahan Palestina dibandingkan warga sipil. Dengan demikian, mereka diharapkan setelah lulus dapat kembali ke negerinya sendiri.
"Kalau pegawai negeri pasti balik lagi ke negaranya. Kan banyak warga Palestina kalau ke luar negeri mereka lari dan tidak balik lagi. Kita tidak mau membiayai pendidikan seseorang yang ilmunya nanti malah buat menangani Amerika," ujar Sasmito.
Hingga saat ini, Sasmito mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan sistem seleksi yang akan diterapkan. Kedutaan Indonesia di Yordania pun sudah diajak kerjasama untuk membantu proses penyeleksian nanti. Hal yang pasti, rektor UB akan langsung ke lokasi untuk memberikan penghargaan itu secara langsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
