Sunday, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 January 2020

Sunday, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 January 2020

Bupati Purwakarta Minta Pusat Jangan Dulu Impor Beras

Senin 22 Jan 2018 16:52 WIB

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Andi Nur Aminah

  Pekerja melakukan bongkar muat karung berisi beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (ilustrasi)

Pekerja melakukan bongkar muat karung berisi beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (ilustrasi)

Saat ini di sejumlah daerah sentra padi sedang panen.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemkab Purwakarta, meminta supaya pusat jangan dulu melakukan impor beras. Pasalnya, saat ini di sejumlah daerah sentra padi sedang panen. Dengan begitu, beras impor belum terlalu dibutuhkan.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, jangan dulu impor beras. Saat ini, yang paling dibutukan itu solusi untuk mengatasi harga beras yang mahal. Bukan, impor beras. "Sebab, bila pemerintah pusat kekeuh akan impor beras, maka yang paling dirugikan adalah buruh tani. Impor beras itu tidak penting. Selama cadangan beras nasional masih ada," ujar Dedi, kepada Republika.co.id, Senin (22/1).

Menurut Dedi, mahalnya harga beras saat ini karena ada campur tangan para tengkulak. Sebab, dari dulu permasalahan harga beras ini merupakan permainan para tengkulak dan bandar. Karenanya perlu ada solusi untuk mengatasi permasalahan ini.

Salah satunya, ujar Dedi, yaitu benahi jalur distribusi beras. Mulai dari tingkat bawah (petani) sampai atas. Pemerintah harus segera mengintervensi mengenai distribusi beras ini.

Caranya, yaitu dengan menghidupkan lagi peran juru catat kebutuhan beras dan hasil panen di setiap desa. Jadi, harus ada data ril di masing-masing desa mengenai kebutuhan warganya akan beras dengan jumlah produksi padi di wilayah itu. "Datanya harus akurat," ujarnya.

Bila sudah ada data ril, Dedi mengatakan, pemerintah harus mengintervensi juga mengenai penjualan gabah petani. Jadi ke depan, petani tak boleh lagi menjual seluruh hasil panennya. Justru, yang harus diprioritaskan itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing petani dulu.

Jadi, dihitung kebutuhan akan berasnya selama semusim berapa. Jika ada sisa, baru gabahnya dijual. Dia mengatakan, itupun, dijualnya jangan dalam kondisi basah. "Harganya akan murah. Gabah yang dijual harus dalam kondisi kering. Supaya, punya posisi harga yang tinggi. Untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di masing-masing rumah tangga, pemerintah juga punya peran," ujar Dedi.

Salah satunya, dia mengatakan, yaitu sediakan fasilitas penampung hasil panen petani. Seperti, memperbanyak leuit (lumbung) padi di setiap desanya. Supaya, ketika panen petani bisa menyimpan hasilnya di lumbung tersebut. Tentunya, ada pengawasan dari juru catat tadi. "Sudah seharusnya, kita mengadopsi tatanan pengelolaan bahan pangan dari masyarakat kampung adat. Mereka mampu menjaga ketahanan pangannya sampai 150 tahun ke depan," ujar Dedi.

Sementara itu, Ahmad (58 tahun) pedagang beras PD Djembar Pasar Rebo, mengatakan, sampai saat ini harga beras belum ada penurunan. Masih sama seperti beberapa pekan yang lalu. Untuk beras medium harganya mencapai Rp 13.500 per kilogram. Sedangkan, beras super mencapai Rp 15 ribu per kilogram. "Belum ada penurunan. Harga saat ini, merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir," ujar Ahmad.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA