Wednesday, 17 Rabiul Akhir 1442 / 02 December 2020

Wednesday, 17 Rabiul Akhir 1442 / 02 December 2020

Demokrasi Pancasila Menjamin Kesetaraan dan Keadilan

Sabtu 20 Jan 2018 05:05 WIB

Rep: Farah Noersativa/ Red: Dwi Murdaningsih

Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan memberikan sambutan dalam acara Apel Ranting PAN di Kabupaten Kuningan, Jumat (19/1).

Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan memberikan sambutan dalam acara Apel Ranting PAN di Kabupaten Kuningan, Jumat (19/1).

Foto: Republika/Farah Noersativa
Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekayaan alam digunakan untuk semua masyarakat bukan sekelompok orang.

REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga implementasinya dibutuhkan saat ini. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekayaan alam digunakan untuk semua masyarakat bukan sekelompok orang.

"Itu artinya demokrasi Pancasila menjamin kesetaraan dan keadilan," kata Zulkifli saat memberikan materi sosialisasi empat pilar MPR di hadapan kader PAN se-Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (19/1).

Dia mengingatkan prinsip kesetaraan dan keadilan tersebut saat ini seolah-olah mulai hilang karena yang muncul kegaduhan, saling mencela, dan saling benci. Zulkifli juga menyoroti sikap saling benci yang ditujukan kepada umat Islam karena seolah-olah Islam menjadi ancaman lalu menimbulkan Islamphobia.

"Apakah Indonesia merdeka tanpa umat Islam? Tidak mungkin. Karena 85 persen rakyat Indonesia beragama Islam," ujarnya.

Ketua Umum DPP PAN itu, juga menyoroti terjadinya kesenjangan politik yang terjadi yaitu apa yang menjadi harapan masyarakat, namun tidak dipenuhi partai politik. Dia mencontohkan kepala daerah yang diajukan parpol namun ketika menjabat malah berbuat korupsi sehingga hal itu membuat ketidakpercayaan kepada partai.

"Dalam sebulan ada enam kepala daerah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Lalu sudah ada 300 lebih bupati/wali kota terjerat dan 18 gubernur, itu membuat publik tidak percaya partai," katanya.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa perjuangan mewujudkan agenda reformasi belum selesai karena demokrasi yang hendak dicapai bertujuan mewujudkan kesetaraan, keadilan, keberpihakan kepada rakyat tanpa kompromi.

Zulkifli mencontohkan masih terjadinya intoleransi dalam bidang ekonomi misalnya masih terlihatnya kesenjangan antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

"Coba bayangkan, satu persen orang kaya di Indonesia menguasai 70 tanah dalam bentuk konsesi, penguasaan lahan tambang emas dan nikel," ujarnya.

Ketua Umum DPP PAN itu mengatakan kesenjangan tersebut bisa menunculkan kecemburuan sehingga kalau tidak bisa diatasi akan mengarah pada ketidakpercayaan. Kedua, menurut dia, mulai munculnya ketidakpercayaan sosial sehingga perlu diakhiri sikap saling curiga, saling menghujat, dan saling memecah belah.

Dia mengingatkan pertarungan dalam pilkada, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden merupakan pertarungan antaranak bangsa sehingga tidak perlu ada konflik di masyarakat.

Sumber : antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler