Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Pengamat: Pemerintah Harus Serius Stabilkan Harga Beras

Senin 15 Jan 2018 22:35 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Budi Raharjo

Pedagang beras di Pasar Soreang mengeluhkan harga beras yang mengalami kenaikan sekitar 1000 .ingga 1.500, Ahad (14/1).

Pedagang beras di Pasar Soreang mengeluhkan harga beras yang mengalami kenaikan sekitar 1000 .ingga 1.500, Ahad (14/1).

Foto: Republika/Fauzi Ridwan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Pertanian INDEF Bustanul Arifin menilai saat ini dunia usaha sudah mengikuti kebijakan yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Terutama mengenai penetapan harga eceran tertinggi (HET) sejak 2017.

Meskipun begitu, Bustanul mengatakan ada yang perlu diperhatikan kembali setelah kebijakan HET diterapkan. "Perlu pengelolaan secara serius pada masa transisi (setelah penerapan HET) apa yang ada perlu ditambah dengan kebijakan yang lebih baik lagi," kata Bustanul di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Senin (15/1).

Sebab, kata dia, setelah HET mulai diterapkan sekitar September 2017 lalu mulai terjadi gejolak pada bulan-bulan setelahnya. Dia mengatakan, beras medium mulai langka karena banyak perusahaan mengarah kepada produksi beras premium.

"Jadi ada kemungkinan secara lambat laun harga merangkak naik dari September 2017 hingga sampai hari ini sangat amat besar," jelas Bustanul.

Selain itu, Bustanul menambahkan jika harga gabah di tingkat petani dikelola dengan baik dengan ahli manajemen stok maka tidak perlu dikhawatirkan. Hanya saja, dia menegaskan perlu adanya waspada agar tidak terjadi pergerakan gabah sampai anjlok.

Untuk itu, Bustanul mengusulkan pemerintah harus serius bantu petani dan stabilkan harga beras. "Coba secara serius membantu pengeringan dan dikelola secara profesional dan bisnis," tutur Bustanul.

Dengan begitu, menurutnya akan banyak penggilingan padi kecil yang terdampak positif. Bustanul menjelaskan, penggilingan padi kecil bisa menerima banyak manfaat dan petani tidak dirugikan. Rahayu Subekti

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA