REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Pendidikan Arief Rachman mengatakan, ada tiga faktor penting yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) oleh sekolah dasar (SD). Tiga hal tersebut menurutnya merupakan indikator pertimbangan pemerintah untuk mencapai mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik.

Pertama, menurut Arief adalah angka jumlah dari siswa sekolah dasar. Berjuta-juta anak SD harus dipertimbangkan apakah mungkin mereka dapat mengikuti USBN seluruh mata pelajaran atau tidak. Mengingat setiap daerah di seluruh Nusantara berbeda-beda dalam hal siswa dan gurunya.

"Jumlah dari murid SD mungkin lebih dari 30 juta anak di seluruh Nusantara, kalau sampai tingkat SMA ada 51 juta anak. Menghadapi sebegitu banyak anak, tak mungkinkan meng-USBN-kan seluruh mata pelajaran," ujar Arief saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (11/1).

Menurutnya, hasil yang memenuhi persyaratan kelulusan itu berat. Untuk itu, pemerintah harus bersikap realistis dalam hal ini.

Jika diambil mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia, maka harus ada satu standar. Seluruh anak Indonesia dapat berbahasa Indonesia. "Sebab kalau diperhatikan ke daerah, masih banyak bahkan gurunya pun yang tidak bisa bahasa Indonesia yang benar," ujarnya.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah masalah administrasi. Implikasinya, Arief mengatakan, dengan adanya pembuatan soal dan pengadaan soal. "Itu tidak dilakukan oleh sekolah masing-masing, tapi, karena ini adalah keputusan pemerintah pusat, pemerintah pusat juga harus mempunyai sistem dan alokasi keuangan untuk itu semua," ujarnya.

Yang ketiga, menurutnya adalah peran guru dalam membimbing anak didik dalam melaksanakan USBN. Semisal dengan adanya kisi-kisi sub pokok yang jelas yang akan diujikan dari para guru. "Berbicara tentang ujian, jangan bicara tentang anak saja, tetapi juga guru. Guru dalam hal ini penting untuk memerikan pokok materi yang akan keluar di USBN," tutupnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika