Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Wapres JK: Sudah Cukup Penenggelaman Kapal

Selasa 09 Jan 2018 17:21 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani

Serpihan kapal berhamburan ke udara saat penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal di perairan Bitung, Sulawesi Utara, Senin (22/2)

Serpihan kapal berhamburan ke udara saat penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal di perairan Bitung, Sulawesi Utara, Senin (22/2)

Foto: Antara/Adwit B Pramono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla meminta agar kebijakan penenggelaman kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dihentikan. Sebab, kebijakan ini memiliki dampak terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain, serta penurunan ekspor ikan tangkap.

"Cukuplah, karena (penenggelaman kapal) ini juga menyangkut hubungan kita dengan negara lain," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (9/1).

Menurut Jusuf Kalla, memberikan efek jera kepada kapal-kapal asing pencuri ikan tidak harus dengan cara ditenggelamkan, namun ada aspek hukum lain yang bisa ditempuh. Misalnya saja, kapal-kapal asing pencuri ikan tersebut ditahan dan dilelang. Sebab, tak dimungkiri, Indonesia juga masih membutuhkan kapal.

"Kita butuh kapal juga saat ini, jangan membeli kapal sementara di lain pihak banyak kapal menganggur, itu ongkos APBN," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan, masih banyak nelayan Indonesia yang membutuhkan kapal. Oleh karena itu, sebaiknya kapal-kapal asing pencuri ikan tersebut diberikan saja ke nelayan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas ekspor ikan tangkap.

Kebijakan penenggelaman kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam tiga tahun terakhir ini telah menimbulkan protes dari sejumlah negara. Bahkan, beberapa dari mereka telah melakukan pendekatan diplomatik untuk menyelesaikan masalah itu. Namun, Jusuf Kalla enggan menyebutkan negara mana saja yang telah mengajukan protes terhadap kebijakan penenggelaman kapal tersebut.

"Ada yang protes, ndak usah saya sebut nama (negaranya)," ujar Jusuf Kalla.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tahun ini pihaknya sudah meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk menghentikan aksi penenggalaman kapal. Dia menilai, langkah tersebut sudah cukup dilakukan pada tiga tahun terakhir ini.

Saat ini kata Luhut yang perlu dioptimalkan adalah soal meningkatkan produksi ikan nasional. Dia menilai, selama ini penenggelaman kapal sudah berjalan dengan baik, tapi dari sisi pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah perikanan belum maksimal.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA