REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sodiq Mudjahid mengatakan bahwa persoalan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi masalah yang terus menjadi perhatian. Sodiq mengatakan bahwa Komisi VIII berjanji akan mendorong dan mengawasi terus Kemensos terkait hal tersebut.
"Kami akan undang khusus Sekjen dan kepala Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) untuk minta penjelasan," kata politikus Partai Gerindra tersebut saat dihubungi Republika.co.id melalui aplikasi pesan singkat, Selasa (26/12).
Sodik mengatakan, sejak 2015 komisi VIII telah menyiapkan anggaran untuk verifikasi data, namun sampai sekarang belum juga tuntas. Ia melihatbada beberapa faktor yang menyebabkan belum tuntasnya proses verifikasi data antara lain kesungguhan serta birokrasi dan mekanisme penetapan pelaksanaan verifikasi data.
Diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan Andi Akhmad mengatakan bahwa tak adanya data warga miskin yang valid kerap membuat bantuan dari daerah maupun pusat tidak tepat sasaran. Berdasarkan laporan petugas dari Kemensos sebanyak 50 persen warga miskin dalam data 2015 tidak berhak mendapatkan bantuan lagi karena telah memiliki penghasilan layak.
