REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang, mengakui sampai dengan jelang penghujung tahun 2017 ini, masih banyak hal yang belum dapat dicapai oleh lembaga yang dipimpinnya. Sebagai utusan daerah, sudah selayaknya para anggota DPD lebih peka dan lebih responsif terhadap persoalan- persoalan, yang menyentuh kepentingan rakyat di daerah.
"Kenyataannya, saya belum banyak melihat secara faktual hasil-hasil yang bisa menyentuh kepada kepentingan masyarakat daerah," ungkapnya, di sela refleksi akhir tahun 2017 dan Gathering Anggota DPD Bersama Media, di Hotel Griya Persada Convention and Resort, Bandungan, Kabupaten Semarang, Ahad (17/12) malam.
Menurut Oesman, tak sedikit yang masih sebataswacana, walaupun ada beberapa hal yang sudah dikerjakan. Namun ia melihat masih belum sebanding dengan kepentingan masyarakat daerah.
Untuk itu, pada 2018 DPD menargetkan untuk melakukan pengawasan-pengawasan pembangunan di seluruh Tanah Air. Terutama hasil-hasil pembangunan yang bisa menyentuh kepada kepentingan masyarakat daerah.
Ia juga menegaskan, keberadaan anggota DPD merupakan amanat undang-undang. Jika, kemudian keberadaannya terus dijegal, ia khawatir para pendukungnya bisa marah dan kecewa. Baginya ini merupakan hal yang sangat membahayakan. Sebab sekarang ini situasinya sudah sangat berbeda. Rakyat sudah mempunyai hati nurani untuk mengeluarkan isi hatinya.
"Rakyat saat ini sudah ingin menyampaikan pesan secara langsung. Sementara sebenarnya mereka sudah menitipkan kepada wakil- wakil daerah yang duduk di lembaga tinggi negara ini," ujarnya.
Oleh karrna itu, dalam kesempatan ini, Oesman mengajak kepada sesama anggota DPD untuk mendengarkan jeritan rakyat. Selain itu ia juga berharap, ada rasa kebersamaan di tahun 2018. Dengan begitu, ada peningkatan kepentingan dalam mendukung daerah-daerah yang selama ini masih minim perhatian, seperti daerah- daerah kepulauan.
Ia pun mematok target di tahun 2018, anggota DPD lebih berarti bagi daerah-daerah di dalam pengawasan pembangunan di seluruh Tanah Air ini. "Keterlibatan DPD mendukung kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tugas- tugas yang dilakukan berdasarkan undang-undang," tandasnya.
Sementara itu, hadir dalam refleksi akhir tahun ini sejumlah anggota DPD, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, Bupati Semarang Mundjirin serta tamu undangan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
