REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Joni Hermana berpendapat, pembatasan kuota mahasiswa baru ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), seperti yang diinginkan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), belum tentu bisa meningkatkan jumlah mahasiswa suatu Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Itu tak lain karena jumlah PTS di Indonesia yang sangat banyak.
"Faktanya Aptisi itu berbicara untuk kurang lebih 4300 PTS se-Indonesia. Sementara PTN yang diminta mengurangi Maba ada sekitar 140 PTN. Kalau pun jumlah Maba ke PTN dikurangi, itu tidak serta merta akan membantu PTS naik jumlah Maba nya. Karena jumlah mereka yang sangat banyak di Indoensia," kata Joni saat dihubungi Republika, Selasa (5/12).
Lagipula, lanjut Joni, masuk perguruan tinggi merupakan hak semua siswa. Artinya, para siswa tersebut tidak boleh dipaksa untuk masuk ke universitas mana, apalagi dengan kapasitas dosen dan fasilitas yang juga sangat berbeda.
Maka dari itu, Joni menganggap tidak perlu ada pembatasan Maba yang masuk ke PTN, sesuai apa yang diusulkan Aptisi. Terlebih, PTN sendiri mempunyai standar baku tentang berapa kapasitas mahasiswa yang dapat diterima, yang dihitung berdasarkan rasio dosen/mahasiswa, luas ruang/mahasiswa, serta fasilitas laboratorium dan peralatan.
"Apa mau pemerintah yang sudah investasi banyak untuk PTN, baik utk SDM maupun sarana prasarananya hanya dimanfaatkan sebagian dari kapasitas yang seharusnya?" ujar Joni.
Joni kemudian mencontohkan situasi di Cina, dimana negara tersebut hanya mempunyai Universitas sekitar 2500 perguruan tinggi. Padahal, jumlah penduduk Cina hampir 2 miliar jiwa.
"Sementara Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta saja malah mempunyai perguruan tinggi tak kurang dari 4400. Ini jelas tidak efisien, jadi jangan disalahkan mahasiswanya," kata Joni.
Rencana pengurangan kuota penerimaan Maba di PTN bermula dari acara Rembuk Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) di Jakarta, pekan lalu. Ketua Umum Aptisi, Budi Djatmiko, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemerintah mengurangi jumlah penerimaan Maba di PTN.
Menurut Budi, PTN cukup menerima 3.000 sampai 3.500 mahasiswa strata satu (S-1) dalam negeri setiap tahunnya agar lebih fokus mengelola mahasiswa strata dua (S-2) dan strata tiga (S-3) untuk menjadi perguruan tinggi riset. "Dengan mengelola mahasiswa S-1 yang lebih sedikit, maka PTN akan jauh lebih siap menghadapi world class university," katanya.
Pendapat Budi pun disepakati oleh Jokowi yang hadir pada acara tersebut. Jokowi langsung meminta Menristekdikti, Muhammad Nasir, agar membatasi penerimaan maba PTN dalam waktu secepatnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
