REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Runtung Sitepu mengaku tidak setuju dengan rencana pembatasan kuota mahasiswa baru (maba) di perguruan tinggi negeri (PTN). Dia menilai, rencana ini justru akan menyulitkan masyarakat.
Menurut Runtung, rencana ini berbanding terbalik dengan keinginan masyarakat yang menghendaki kuota penerimaan maba PTN diperbanyak. "Masyarakat luas berharap masuk PTN karena banyak keringanan. Berbagai macam beasiswa ditawarkan, termasuk Bidik Misi, banyak fasilitasnya lah di PTN," kata Runtung kepada Republika, Senin (4/12).
Runtung menyebutkan, pada tahun ini, ada 7.450 maba yang diterima USU melalui tiga jalur penerimaan. Sebanyak 30 persen diterima melalui SNMPTN, 40 persen dari SBMPTN dan 30 pesen dari jalur mandiri. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan penerimaan maba tahun 2016 lalu, yakni 7.150 orang.
"Dengan sarana prasarana, jumlah fakultas, program studi di USU, 7.450 itu termasuk sedikit sebetulnya," ujar dia.
Menurut dia, USU menempati urutan keempat di Indonesia sebagai PTN dengan peminat terbanyak di jalur undangan atau SNMPTN. Namun, pihaknya hanya menerima 30 persen dari daya tampung 7.450 maba atau sekitar 2.300 orang.
"Untuk SBMPTN, jumlah yang memilih USU tidak kurang dari 35 ribu dan yang kami terima hanya 40 persen dari daya tampung, jadi sekitar 3 ribuan. Tidak sampai 10 persen dari yang daftar, 32 ribu lagi kemana. Jadi penerimaan maba PTN tidak pernah mengurangi jatah ke PTS," ujar dia.
Menurut Runtung, yang terpenting dalam menjaga kualitas PTN adalah memperhatikan rasio ideal antara dosen dan mahasiswa serta ketersediaan sarana prasarana. Hal inilah, lanjutnya, yang harus menjadi pertimbangan PTN dalam menerima maba.
"Tapi kalau itu masih mencukupi, masyarakat justru membutuhkan peningkatan penerimaan mahasiswa di PTN," ujar dia.
Meski demikian, Runtung menegaskan, sebagai PTN Berbadan Hukum, USU tidak akan bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Namun, dia berharap, pemerintah akan mengkaji secara mendalam rencana pembatasan kuota maba bagi PTN tersebut.
"USU tentu tidak pernah melakukan kebijakan yang bertentangan dengan pemerintah. Kami tetap 100 persen komitmen mengikuti kebijakan yang digariskan pemerintah. Cuma pertimbangannya, daripada dosen yang nganggur banyak, kemudian masyarakat berharap banyak mahasiswa diterima di PTN. Nanti apa kata masyarakat," kata Runtung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
