REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah harus betul-betul memperhatikan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal ketiga 2017 ini, terkait dengan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Saleh mengatakan, pemerintah harus berupaya keras mencari solusi terbaik untuk menyikapi peningkatan jumlah pengangguran yang pada Agustus 2017 ini telah mencapai 7,04 orang. Apalagi, dari awal pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla menjanjikan akan ada kenaikan jumlah lapangan pekerjaan.

"Tapi faktanya, sampai hari ini malah justru ada penambahan jumlah pengangguran. Jumlahnya saya kira lumayan besar, 10 ribu," kata Saleh Daulay kepada Republika.co.id, Senin (6/11).

Saleh juga berpendapat bahwa keinginan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan vokasional sangat relevan untuk dipikirkan kembali. Karena, hasil laporan BPS tersebut justru menunjukkan bahwa pengangguran didominasi oleh alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jumlah pengangguran tertinggi ada pada SMK dibandingkan dengan tingkat pendidikan lain, yakni mencapai 11,41 persen.

Menurut Saleh, fakta ini agak aneh. Mestinya, alumni SMK itulah yang mampu lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Tapi hasil survei pertumbuhan ekonomi yang dilakukan BPS menunjukkan temuan berbeda. Saleh menyarankan kepada pemerintah agar persoalan pengangguran ini segera dapat diatasi.

"Apalagi menjelang pesta demokrasi yang akan datang ini, tentu masyarakat membutuhkan semacam kepastian, dimana mereka bisa hidup secara layak dan memastikan bahwa pemerintah hadir untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi mereka," kata Saleh.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2017. Jumlah pengangguran dari Agustus 2016 sampai Agustus 2017 bertambah 10 ribu orang. Hingga Agustus 2017 pengangguran mencapai 7,04 juta orang.