Wednesday, 14 Jumadil Akhir 1442 / 27 January 2021

Wednesday, 14 Jumadil Akhir 1442 / 27 January 2021

Meski Ada UU Ormas, Polri tak Bisa Langsung Bubarkan Ormas

Selasa 31 Oct 2017 18:57 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Bayu Hermawan

Kadiv Humas Polri Setyo Wasisto (kiri)

Kadiv Humas Polri Setyo Wasisto (kiri)

Foto: Mahmud Muhyidin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri menyatakan tidak memiliki kewenangan khusus dalam pemberlakuan Undang-Undang no. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebab, dalam UU tersebut tidak terdapat pasal pidana.

"Polri itu menjalankan undang-undang kalau ada pasal pidananya. Kalau tidak ada, Polri tidak ada," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/10).

Menyikapi UU yang baru disahkan Rabu (25/10) lalu ini, Setyo menyatakan Polri bekerja dalam tarafnya memonitor ormas-ormas yang berseberangan dengan Pancasila. Namun, untuk urusan pembubaran, Polri menyerahkan pada pihak yang berwenang, dalam hal ini Kemendagri. Namun, jika terdapat unsur pidana, maka Polri pun siap melakukan penindakan.

"Sifatnya koordinatif, karena Polri juga melakukan pengawasan terhadap sosial budaya termasuk kegiatan masyarakat, jadi kita sampaikan ke yang berwenang," ujar Setyo.

Sebelumnya Peraturan Pengganti Perundang-undangan nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah disahkan DPR untuk menjadi undang-undang pada Rabu (25/10). Hal ini membuat dasar pemerintah semakin kuat untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. UU ini pun masih menimbulkan perdebatan di sejumlah pihak.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

 

BERITA LAINNYA