REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Anggota DPD-RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) Yusran A. Silondae, mengapresiasi pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Kolaka. Dia mengapresiasi redistribusi lahan maupun legalisasi aset termasuk sertifikasi tanah yang telah dilakukan Badan Pertahanan Nasional (BPN) khususnya di Kabupaten Kolaka dan dinilainya telah cukup baik.
"Setelah kami berdialog dengan masyarakat setempat terkait pelaksanaan Undang Undang nomor. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria khususnya pelaksanaan Program Reforma Agraria, telah memenuhi apa yang diinginkan masyarakat," ujar Yusran Silondai di Kendari, Ahad (29/10).
Mantan Wakil gubernur Sultra yang juga ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Sulawesi Tenggara itu memberikan apresiasi kepada dua lembaga tersebut, terkhusus BPN Kabupaten Kolaka yang memperoleh peringkat 5 Tingkat Nasional dalam pencapaian target sertifikasi dengan realisasi sampai dengan September 2017 mencapai 82 persen dari target.
Ia mengatakan, kunjungan ke sejumlah desa dan kelurahan terkait terkait capaian UU nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa dianggapnya sudah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan penyempurnaan baik regulasi maupun pengawasannya.
"Untuk regulasinya agar lebih disederhanakan jangan tumpang tindih antara satu aturan dengan yang lainnya, pengawasan perlu didukung dengan biaya yang memadai agar pelaksanaan pengawasan bisa efektif. Kemudian rekrutmen pendamping desa diserahkan kepada Kabupaten," ujaranya.
Yusran Silondae juga mengharapkan terus dukungan dari pemerintah daerah kabupaten agar pelaksanaan kedua UU tersebut dapat berjalan secara maksimal yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
