REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (25/10) mengesahkan APBN 2018 yang ditetapkan Rp 2.220,9 triliun. Ketua DPR RI Setya Novanto menyambut positif peningkatan postur APBN 2018. Novanto yakin, peningkatan ini bisa menstimulus pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan prinsip berkeadilan.

APBN 2018 lebih tinggi dari APBN 2017 senilai Rp 2.080,45 triliun, dan dari APBNP 2017 senilai Rp 2.133,29 triliun. Postur APBN 2018 disusun berdasarkan asumsi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN tiga bulan 5,2 persen, dan nilai tukar Rp 13.400 per dolar AS. Target pendapatan negara dari penerimaan pajak Rp 1.618,1 triliun dan bukan pajak Rp 275,4 triliun.

"DPR dan Pemerintah tak main-main dalam membahas APBN. Kami rapat sampai tengah malam. Bahkan Badan Anggaran dan Pemerintah baru selesai membahas APBN 2018 pada Rabu dinihari. Semuanya untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh APBN, benar-benar untuk kesejahteraan rakyat," ujar Novanto.

Setelah APBN 2018 disahkan, Novanto berharap Kementerian dan Lembaga Negara betul-betul menggunakan setiap rupiah dalam belanjanya untuk akselerasi peningkatan kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tak hanya itu, Novanto juga berharap pembangunan di daerah dapat terangsang dengan adanya transfer ke daerah dan Dana Desa dari APBN 2018 yang dialokasikan Rp 766,2 triliun.

"Presiden Jokowi saat ini sedang mengebut pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Sehingga konektifitas antar daerah, serta jalur distribusi barang dan jasa bukan lagi menjadi halangan. Ditambah dengan adanya dana transfer ke daerah dan dana desa, ini semua bisa memajukan perekonomian daerah," ujar Novanto.

Terakhir, Novanto berharap penggunaan APBN 2018 sebagai tahun ke empat pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Jokowi - JK bisa berjalan dengan baik. Sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.