Thursday, 26 Jumadil Akhir 1441 / 20 February 2020

Thursday, 26 Jumadil Akhir 1441 / 20 February 2020

Jokowi: Represif Itu Kalau Saya Mau Ini, Kamu Harus Ini

Rabu 18 Oct 2017 10:12 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andri Saubani

Presiden RI Joko Widodo diwawancara wartawan pada acara Silaturahim Presiden RI dengan Keluarga Besar Pesatuan Islam (Persis), di Kantor Pimpinan Pusat Persis, Kota Bandung, Selasa (17/10).

Presiden RI Joko Widodo diwawancara wartawan pada acara Silaturahim Presiden RI dengan Keluarga Besar Pesatuan Islam (Persis), di Kantor Pimpinan Pusat Persis, Kota Bandung, Selasa (17/10).

Foto: Republika/Edi Yusuf

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah anggapan Perppu Ormas yang diterbitkannya bersifat represif. Ia menegaskan, penetapan Perppu Ormas bersifat demokratis dan terbuka.

Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan salah satu peserta yang menyebut Perppu Ormas bersifat represif dalam acara Persatuan Islam (PersIs) se-Bandung Raya di masjid PP Persis, Bandung, Selasa (17/10). 

"Pembuatannya demokratis. Kan ada DPR. Setuju atau tidak setuju kan bisa saja di tolak. Kan bisa juga diajukan ke MK. Represif itu kalau saya mau ini kamu harus ini, kan tidak seperti itu. Mekanisme hukum itu bisa dibatalkan oleh MK itu kan bisa kalau tidak sesuai dengan UUD," jelas Jokowi, dikutip dari siaran resmi Istana, Rabu (18/10).

Presiden mengatakan, penyusunan Perppu Ormas sudah melewati berbagai macam kajian. Dari kajian tersebut disimpulkan perlunya sebuah aturan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi negara. Karena itu, pemerintah menerbitkan Perppu Ormas.

"Kajian sudah lama, ada kajian di Menkopolhukam. Ada pengumpulan data-data. Semuanya baik data berupa video, buku-buku, tertulis. Dari sana dilihat semuanya dari semua sudut keamanan, kebangsaan, ketatanegaraan, kesimpulan yang ada saat itu memang dibutuhkan sebuah perppu," kata Presiden.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA