Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

Panglima Gatot Saingi Prabowo? Ini Jawaban Fadli Zon

Senin 09 Oct 2017 16:16 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Teguh Firmansyah

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Foto: DPR RI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon enggan mempersoalkan kemunculan nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam bursa calon presiden maupun wakil presiden untuk Pemilu 2019. Hal ini setelah mulai diliriknya Gatot oleh sejumlah partai politik untuk Pemilu 2019.

Menurut Fadli, bagi Partai Gerindra setiap warga negara memang memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. "Kalau dari Gerindra kita siapapun yang mau maju itu adalah hak setiap warga negara sesuai konstitusi kita, bahwa setiap orang bebas untuk dipilih dan memilih, dan dijamin dan harusnya diberikan ruang untuk itu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (9/10).

Ia mengungkap, Partai Gerindra tetap pada sikapnya untuk mengajukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun menurutnya, belum ada keinginan dari Partai Gerindra untuk melirik Gatot sebagai cawapres mendampingi Prabowo.

Fadli mengatakan, partainya ingin menunggu terlebih dahulu uji materi pasal presidential threshold di UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi. "Ya kita belum tau. Karena Gerindra pasti harus kalau (presidential threshold) 20 persen harus bekerja sama dengan partai lain tapi kalau nol persen bisa usung sendiri, dari pilihan itu ada opsi-opsi yang berbeda, tentu saja yang pasti yang kita ajukan Pak Prabowo untuk bakal calon kita," ujar Wakil Ketua DPR tersebut.

Ia juga mengaku tidak khawatir dengan figur Gatot yang memiliki latar belakang seperti Prabowo dapat menandingi Prabowo. Sebab Fadli menilai, pengalaman Prabowo jauh lebih panjang didibandingkan Gatot.

"Ya kalau Pak Prabowo sosial capitalnya dan political capitalnya lebih panjang jauh ya. Tapi saya kira tidak ada masalah, bisa komplementer juga, makanya saya katakan kita liatlah proses itu. setelah ada aturan main yang jelas presidential threshold 20 persen atau nanti MK memutuskan lain," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA