REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK --  Tim Kunjungan Kerja Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Panja SN Dikti) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sutan Adil Hendra melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas Tanjungpura, Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Kepala Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta XI (Kopertis) dan Kepala Dinas Pendidikan guna menyerap aspirasi yang terdapat di lapangan, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (29/9) lalu. Dalam pertemuan tersebut Sutan mendapat masukan adanya perbedaan terhadap penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kelompok dosen yang status akreditasi kampusnya C.

Politisi Partai Gerindra ini menyontohkan, di Politeknik Negeri Sambas yang berada di daerah perbatasan Indonesia bersebelahan dengan negara tetangga Malaysia kondisinya sangat memprihatinkan. Jumlah mahasiswanya 1.100 orang sedangkan dosen yang berstatus PNS hanya 22 orang, sementara dosen yang lain tidak ada kejelasan.

"Lokasi ke arah kampus masih jalan tanah mereka malu dengan Malaysia yang fasilitasnya sangat memadai. Bagaimana kita mau bersaing jika SDMnya saja tidak sesuai dengan yang kita inginkan,” kata Sutan.

Ia mendesak agar Kepala Kopertis segera membuat surat untuk Kemenristekdikti terkait pertanyaan mengapa para dosen tidak bisa masuk dalam sistem penerimaaan PNS. Ini berarti ada koordinasi yang tidak berjalan.

“Temuan-temuan ini akan kami bawa dan akan kami rapatkan dengan Kemenristekdikti, karena kondisi yang terjadi baik rasio mahasiswa, rasio dosen dan rasio sarana dan prasarana sangat memprihatinkan, padahal semua ini sangat menunjang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” ujarnya.

Sutan Adil menjelaskan, di dalam undang-undang sendiri daerah perbatasan menjadi skala prioritas, Kemenristekdikti harus segera mengambil langkah strategis, cepat dan tepat sasaran.

Pendidikan merupakan ikon bagi bangsa yang bermartabat jadi anggarannya harus ditambah, pemerintah harus mengalokasikan anggaran kepada pendidikan karena ini merupakan kunci kemajuan bangsa. "Kalau tidak, kita akan tetap dijadikan jongos karena SDM kita yang rendah,” katanya.