REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di Jerman, pendidikan vokasi sudah mengalami keberhasilan hingga angka menekan pengangguran menjadi hanya 4,2 persen untuk kelompok umur 15-19 tahun. Ada kerja sama antara pemerintah, kalangan industri, dan dunia pendidikan dalam penyelenggaraan vokasi di negara itu.
Hal itu diungkapkan dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan Fraunhofer-Institut fr Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) dari Jerman tentang pendidikan vokasi, Senin (2/10).
Perwakilan IFAM, Parker Plagemenn mengatakan pendidikan vokasional melibatkan beberapa pemangku kepentingan, yakni pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi industri (chambers). Pendidikan dilakukan langsung di perusahaan dan lingkungan sekolah. Di perusahaan, para siswa mendapatkan kontrak kerja dan uang saku.
Lama masa pendidikan vokasi di Jerman berkisar antara 2-3,5 tahun. "Sekitar 70 persen waktu digunakan untuk belajar di perusahaan, dan 30 persen di sekolah untuk belajar teori tentang kejuruan yang dipilih," kata Parker Plagemenn, di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (2/10).
Plagemenn menjelaskan, selama tiga hari dalam sepekan siswa berada di tempat kerja, kemudian dua hari berikutnya mereka kembali ke sekolah untuk mempelajari teori. Setelah menjalani pendidikan vokasi, lanjut Plagemenn, mereka harus menjalani ujian yang diselenggarakan oleh organisasi profesi.
Menurut dia, organisasi profesi memainkan peran sangat penting dalam pendidikan vokasi di Jerman. Ujian akhir diselenggarakan oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi yang terkait. Yang menguji adalah perusahaan atau pekerja di perusahaan, dan tentu juga guru di sekolah kejuruan tersebut.
"Setelah lulus, mereka bisa memulai karir profesinya dan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi industri berdasarkan standar tertentu," imbuh Plagemenn. Semua aspek ini di Jerman diatur dalam undang-undang pelatihan kejuruan, dan beberapa undang-undang lain yang membentuk kerangka hukum yang terintegrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
