REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) membebaskan semua kabupaten/kota untuk menentukan sikap akan menerapkan sistem full day school atau tidak. Menurut Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, setelah ada Peraturan Presiden (Perpres) sekarang semuanya sudah jelas.
Ia mengatakan, jadi bagi daerah yang sudah siap untuk melaksanakan silahkan dan tak melaksanakan full day school pun tak apa-apa. "Pak Jokowi kan bilang gitu tak jadi keharusan lagi. Jadi, tak ada lagi pro kontra sesuai kondisi wilayah dan daerah masing-masing. Artinya, polemik sudah selesai. Tak dipersoalkan lagi," ujar pria yang akrab disapa Demiz kepada wartawan, Kamis (7/9).
Menurut Demiz, sekarang yang harus dipikirkan tinggal aturannya setiap daerah bagaimana. Untuk tingkat SMA dan SMK memang kewenangannya ada di gubernur. Sedangkan SD dan SMP oleh kabupaten/kota masing-masing.
"Saya dan Pak gubernur akan membahas terkait full day school ini. Tentunya, dengan melibatkan dinas pendidikan yang mengetahui di tingkat teknis," katanya.
Setelah pembahasan nanti, menurut Demiz, nanti bisa diketahui daerah mana yang memang mungkin melaksanakan dan mana yang tidak. Terutama, ditingkat SMK dan SMA.
"Tapi kan sebenarnya sebagian sudah ada yang full day, itu yang SMK kan boarding school. Jadi SMK berbasis pesantren," ujarnya.
Menurut Demiz, SMK boarding school tersebut sangat baik karena mendapat porsi agama yang cukup. Sehingga, sangat sarat dengan pendidikan karakter. Tapi, kalau ada sekolah yang belum siap maka tak wajib menjadi full day school.
"Saya kira, kita harus menjabarkan lebih rinci lagi mana yang harus full day school dan mana yang tidak. Bagi yang tak keberatan dan harus melaksanakan ya kita lakukan itu," katanya.
Terkait pendidikan karakter, menurut Demiz, kunci pendidikan karakter ada pada ideologi pancasila. Jadi, kita tak kehilangan jati diri dan berkembang sebagai manusia yang baik.
"Itu dasarnya, pendidikan karakter seperti itu semua harus Pancasilais," ucapnya.
Sebenarnya, kata dia, konsep full day school ini tak perlu dirisaukan akan menghilangkan pendidikan diniyah. Karena, pancasila pun mengajarkan tentang ketuhanan. Jadi, nilai-nilai pancasila terkait ketuhanan ini jangan sampai hilang.
"Nilai agama harus ada tapi tak hanya pengetahuan. Harusnya, berpengatahuan dan berahlak. Kalau tanpa ada agama, bayangkan di era digital ini akan seperti apa termasuk situs porno," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
