REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Menteri Keuangan Sri Mulyani memapaprkan RAPBN 2018 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dia menyampaikan bahwa APBN 2018 berdasarkan beberapa konteks yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, Pada 2018 diproyeksikan perekonomian dunia akan semakin baik dengan tumbuh 3,6 persen, meski tetap mewaspadai perdagangan internasional masih stagnan di 3,9 persen.
Negara ASEAN, lanjutnya, pada tahun 2018 diperkirakan perekonomiannya akan tumbuh diatas 5 persen, dan Investasi akan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang akan tumbuh 6,3 persen. Terkait dengan Inflasi yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, menurut Sri faktor pemicu inflasi adalah harga pangan dan harga yang diatur pemerintah.
"Dengan RAPBN 2018, maka presiden menentukan harga yang diatur pemerintah seperti harga energi, listrik dan BBM yang tidak akan mengalami perubahan," kata Sri Mulyani, dalam rapat bersama DPD, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/9).
Soal utang Indonesia yang dipermasalahkan beberapa pihak, Menkeu mengatakan penambahan utang bisa dikendalikan. Namun pemerintah tetap merencanakan dengan hati-hati untuk membiayai hal yang prioritas.
Dengan penerimaan perpajakan dari tax amnesty selesai, Menkeu menyampaikan pemerintah akan upayakan belanja pemerintah agar melakukan belanja strategis seperti belanja infrastruktur, dan penyerapan belanja secara baik agar mengurangi kemiskinan dan bermanfaat luas.
Pada 2018, asumsi makro yang digunakan adalah pertumbuhan menjadi 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, dan nilai tukar 13.500/ dollar, dengan arga minyak 48 dolar AS per barel. "Maka fokus APBN adalah pada Sisi belanja proiritas belanja untuk kurangi kemiskinan dan kesempatan kerja," kata Menkeu.
Selain itu, lanjutnya, pendapatan negara dari pajak, pabean cukai dan pendapatan bukan pajak juga menjadi fokus APBN selain menjaga pembiayaan agar terkendali.
Anggota DPD asal Sumatra Barat Leonardy Harmainy, menyampaikan aspirasi daerah karena banyak pengusaha UMKM yang sulit untuk memenuhi kewajiban bayar pajak. Menurut dia, jika salah satu cara meningkatkan pajak dengan e-faktur, hanya dilakukan pengusaha yang besar. Tapi di daerah, untuk setingkat UMKM dan pengusaha pemula, mungkin ada kebijakan bagi yang sering mengalami kendala,
Mengenai dana desa yang tetap Rp 60 triliun di 2018, keterlambatan dana desa disebab salah kabupaten yang telat menyalurkan dananya. Selain itu, yang relatif tidak ada adalah pendamping teknis, dimana kepala desa tidak punya pengalaman.
"Mohon bisa dibantu untuk bisa atasi masalah teknis di daerah yang kurang panduan teknis," kata dia.
Anggota DPD asal Lampung Andi Surya, meminta agar pembagian dana di bidang pendidikan bisa merata. Ia menjelaskan, mahasiswa di Indonesia berjumlah sekitar 7 jutaan, dimana sekitar 60 persen berasal dari swasta.
Namun sesuai dengan Undang-undang sistem pendidikan nasional, sudah tidak adalagi dikotomi perguruan tinggi negeri dengan swasta, dimana peruntukan dana sebesar 90 persen itu masuk ke PTN, sedangkan swasta hanya dapat aliran dana sebesar 10 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
