REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mendukung usulan Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie agar Indonesia menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pengawal pembangunan nasional yang berkelanjutan. Menurut Oesman, gagasan BJ Habibie agar menghidupkan GBHN sebagai panduan arah pembangunan nasional yang merupakan induk dari Garis Besar Haluan Daerah (GBHD) adalah sangat tepat, karena Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah.
"Usulan Pak Habibie itu bagus. Kami sangat mendukung," kata Oesman Sapta di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (23/8).
Anggota DPD RI, kata dia, juga merupakan perwakilan daerah yakni mewakili seluruh provinsi di Indonesia. "GBHD itu harus sesuai dengan amanat rakyat daerah, karena setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal berbeda-beda," katanya.
Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Adrianus Garu, menambahkan GBHD hendaknya melindungi, melestarikan dan mengembangkan kearifan dan sesuai amanat rakyat di daerah. Menurut dia, jika GBHD dibuat berdasarkan kedekatan dengan pejabat pusat, maka aspirasi yang diakomodasi oleh Pemerintah pusat adalah yang berasal dari orang-orang tertentu, bukan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dijaring melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat daerah itu sendiri.
"Sering terjadi seseorang dari daerah yang membawa proposal ke pusat ditindaklanjuti, sedangkan aspirasi daerah yang diputuskan melalui Musrembang diabaikan," katanya.
Sebelumnya, Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie menegaskan, Indonesia perlu memiliki GBHN agar arah pembangunan nasional fokus dan berkesinambungan. Habibie memandang arah pembangunan nasional berdasarkan pada kemauan politik pemerintah. Dengan adanya GBHN yang berisi perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, maka pada pergantian pemerintahan arah pembangunan tetap berkesinambungan.
Menurut Habibie, dihidupkannya kembali atau tidak GBHN tergantung kepada kemauan politik (political will) penyelenggara negara. Karena Indonesia telah menerapkan kebijakan otonomi daerah pada era reformasi, menurut Habibie, maka arah pembangunan nasional dalam GBHN harus didasarkan pada kepentingan daerah.
"Indonesia perlu memiliki GBHN yang merupakan induk dari GBHD (Garis Besar Haluan Daerah) karena setiap daerah memiliki kearifan lokal berbeda-beda," katanya.
Habibie menegaskan, dengan kemauan politik Pemerintah yang mengarahkan pembangunan berkesinambungan, maka pembangunan nasional menjadi merata, dan seluruh warga negara Indonesia dapat memiliki pekerjaan, sehingga Indonesia bisa menjadi sejahtera.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
