Saturday, 4 Sya'ban 1441 / 28 March 2020

Saturday, 4 Sya'ban 1441 / 28 March 2020

Helikopter dan Beras Ketan

Kamis 17 Aug 2017 08:17 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Arif Supriyono

Arif Supriyono

Foto: Dokpri

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Arif Supriyono

Seorang teman tiba-tiba mengajukan pertanyaan: siapa yang lebih diuntungkan dalam kasus barter antara pesawat jet tempur Sukhoi dengan kelapa sawit? Saya langsung menjawab, tentu saja yang lebih diuntungkan adalah pemilik industri jet Sukhoi. 

Saat itu saya menjelaskan, barter antara dua produk yang berbeda bukan sesuatu yang tabu dalam dunia modern. Dengan catatan, nilai kedua komoditas itu haruslah sama. Misalnya, andai nilai Sukhoi itu Rp 150 miliar, maka kelapa sawit yang akan dibarter itu juga harus bernilai sama. Jika prasyarat setara atau senilai ini terpenuhi (dan produk pertanian itu memang dibutuhkan negara), maka barter antara dua komoditas apa pun sangat memungkinkan untuk dilakukan. 

Ada beberapa pertimbangan, mengapa pemilik industri Sukhoi lebih diuntungkan ketimbang produsen kelapa sawit. Produk kelapa sawit merupakan komoditas yang akan habis begitu dikonsumsi atau dimanfaatkan. Jika penerima kelapa sawit itu membutuhkan komoditas serupa, mereka bisa membeli pada negara yang sama atau bisa juga ke negara lain yang menghasilkan barang tersebut. 

Tingkat ketergantungan yang hadir atau tercipta dari dampak pemanfaatan kelapa sawit, ibaratnya, tidak muncul dalam kasus barter ini. Pemakai atau pembeli komoditas kepala sawit hanya akan menggunakan produk itu  atau mengolahnya dari industri yang mereka miliki. Setelah itu, tak ada biaya lain lagi yang harus dikeluarkan pembeli kelapa sawit tersebut.

Ini jelas berbeda dengan pembeli jet tempur Sukhoi dari Rusia. Pesawat (jet) bukanlah produk yang dipakai langsung habis. Ada banyak hal lain yang terkait dan harus dihitung sebagai biaya tambahan. Pihak pembeli sudah barang tentu akan mengeluarkan sejumlah biaya yang diperlukan setelah beberapa tahun masa pakai jet tempur canggih itu. 

Ongkos perawatan pesawat akan menjadi biaya rutin atau periodik dalam pengoperasian pesawat. Tak bisa tidak, perawatan pesawat harus dilakukan oleh pihak pemakai jet tersebut. Lalu siapa yang melakukan perawatan dan menerima uang jasa? Tidak ada pihak lain, kecuali produsen pesawat tempur itu. Andaikata dibangun perawatan pesawat itu di negara pembeli, sudah parti itu juga sepengetahuan dan memakai jasa negara pembuat pesawat tempur tersebut.

Di samping itu, setelah masa tertentu pengoperasian jet tempur, lazimnya sebuah pesawat tentu membutuhkan suku cadang. Pemenuhan suku cadang itu hampir tidak mungkin didapat atau dibeli dari pabrikan lain. Kalaupun ada semacam agen lain yang bisa mendapatkan suku cadang jet tempur itu, asalnya pun dari produsen Sukhoi, atau minimal sudah mendapat lisensi dari pabrik industri militer itu. 

Ini artinya, ada ketergantungan yang diciptakan produsen industri canggih terhadap negara pemesan produknya. Dengan demikian, jelas negara penghasil jet tempur itu yang jauh lebih diuntungkan daripada pengekspor kelapa sawit. 

Pertanyaan yang diajukan teman saya tadi terkait dengan keputusan pemerintah untuk melakukan barter sebanyak 10 unit jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia dengan kelapa sawit yang kita miliki. Rusia tidak keberatan dengan tawaran barter itu lantaran negeri mereka juga butuh kelapa sawit. Dengan perkiraan harga satu Sukhoi Su-25 sekitar 60 juta dolar AS, maka harga total 10 unit Sukhoi sekitar Rp 8,022 triliun.

Dari diskusi ini, saya jadi teringat peristiwa tahun 1996 lalu. Kala itu, pemerintah akan menjual dua unit helikopter CN-235 yang diproduksi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang sekarang berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (DI) ke Thailand. Dua helikopter itu akan dibarter denngan beras ketan Thailand. 

Bukan pujian yang diperoleh pemerintah dari rencana tersebut. Justru sebaliknya, cercaan sinis bertubi-tubi yanng diarahkan banyak pihak. Kalangan pemerintah pun, utamanya para ekonom dan aktivis partai yang tak segaris dengan pennguasa saat itu, ikut menyenandungkan suara sumbang tersebut. 

Pada tahun-tahun itu, pernah mengikuti sebuah acara yang dihadiri banyak ekonom. Tentu rencana barter produk IPTN dengan beras ketan juga menjadi salah satu tema seksi untuk diperbincangkan. Nada dasar yang dikumandangkan para ekonom pun seragam. Mereka sinis mengomentari produk canggih ditukar dengan beras ketan. 

Saya sempat bertanya pada ekonom ternama dari dari perguruan tinggi tersohor itu. Menurut saya saat itu, barter pesawat dengan beras ketan tidaklah menjadi masalah asalkan nilainya sama. Selain itu, ada keuntungan lain dari Indonesia (IPTN), yakni akan menciptakan ketergantungan baru dari sisi teknologi (perawatan dan suku cadang helikopter) kepada Thailand yang memesan dua unit pesawat tersebut. 

Jawaban sang ekonom ternama itu sungguh mengejutkan. “Bagaimana bisa produk canggih dibarter dengan hasil pertanian (beras ketan)? Itu secara langsung akan menurunkan nilai (value) produk canggih tersebut sehingga menjadi tidak bernilai,” kata sang ekonom lantang. 

Seketika saya tak habis pikir dengan cara pandang ekonom tadi. Kok bisa-bisanya seorang ekonom berpikir dangkal dan sama sekali tak melihat ada nilai tambah yang sangat besar --dari sisi teknologi dan nilai uang/rupiah-- tatkala kita membarter produk canggih dengan komoditas pertanian. Ekonom itu rupanya tidak melihat sisi positif tersebut. Mungkin pemikirannya dipenuhi pikiran untuk menolak begitu saja setiap kebijakan yang dibuat pemerintah saat itu. Karena itu, alasan rasional pun dibuat-buat agar seolah pendapat mereka masuk akal. 

Kenyataannya saat itu, lebih banyak masyarakat yang terbuai dan cenderung mendukung opini para ekonom. Jadilah barter dua unit CN-235 dengan beras ketan Thailand sebagai bahan olok-olok di setiap kesempatan. Citra buruk terhadap IPTN saat itu kian menguat dan bahkan dilecehkan sebagian rakyatnya. 

Catatan ini saya buat untuk sekadar mengingatkan, bahwa barter produk canggih dengan hasil bumi merupakan hal yang jamak terjadi, asal prasayratnya terpenuhi. Saya yakin, Rusia pun tidak merasa jet tempur Sukhoi menjadi anjlok nilainya gara-gara diberter dengan kelapa sawit. Justru Rusia lebih memperoleh manfaat karena akan menciptakan ketergantungan baru kepada Indonesia di bidang pesawat tempur.

Ketergantungan baru itu berhubungan erat dengan penambahan pundi-pundi pemasukan Rusia karena sejumlah biaya tambahan yang harus kita keluarkan dan sudah pasti tak bisa dihindari. Ini juga harus menjadi pertimbangan kita dalam mengembangkan industri canggih. 

PT DI baru saja meluncurkan pesawat buatannya N-219. Pesawat bermesin ganda dengan daya muat 19 penumpang itu konon sudah diincar oleh beberapa negara. Nigeria kabarnya siap siap memborong dalam jumlah banyak. 

Jika saja kelak ada negera lain yang memesan N-219 dan membarter dengan produk pertanian, hendaknya kita tidak lagi berpikiran sempit dengan mencemoohnya. Asal prasyarat dipenuhi --nilai uangnya setara dan kita memang butuh komoditas tersebut-- maka barter produk canggih dengan hasil bumi bukanlah sesuatu yang tabu. Marilah kita hilangkan cara berpikir sempit yang hanya berlandaskan 'kami' (in group) dan 'mereka' (out group). Rasa benci terhadap suatu kelompok masyarakat, hendaknya tidak membuat kita bersikaap zalim pada mereka. Selamat untuk PT Dirgantara Indonesia! 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA