REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelombang penolakan pelaksanaan Sekolah Lima Hari (FDS) terus dilakukan oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Sejumlah daerah menggelar aksi damai yang ditujukan kepada Pemerintah agar membatalkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Namun, Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa demo penolakan FDS tersebut harus dilakukan dengan menjunjung etika. "Kami berpesan kepada siapa saja yang menyuarakan aspirasinya melalui aksi damai menolak Permendikbud 23 tahun 2017 agar tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah," ujarnya kepada Republika.co.id dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/8).

Ia menuturkan, gelombang aksi damai yang di gelar di pelbagai pihak tersebut akan terus berjalan dan jumlahnya pun akan semakin banyak. Hal itu menjadi wujud kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan lima hari sekolah.

Menurut dia, banyak masyarakat yang resah dengan kebijakan tersebut, sehingga mengekspresikan keresahannya dalam berbagai macam bentuk. Ada yang membagi selebaran berisi penolakan terhadap FDS, ada pula yang menggelar aksi damai.

"Ini bukti bahwa kebijakan FDS ini menimbulkan keresahan," ucapnya.

Menyikapi gelombang penolakan terhadap FDS itu, tambah dia, PBNU meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret menyikapi pelbagai penolakan terhadap kebijakan Kemendikbud tersebut.

"Kami di PBNU dari dulu, bahkan sejak setahun yang lalu ketika FDS ini baru diwacanakan, tegas menolak kebijakan tersebut karena menurut kami FDS akan menimbulkan polemik di masyarakat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika