REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah menyurati Gubernur Ganjar Pranowo terkait peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kebijakan full day school. Ketua PW NU Jawa Tengah Abu Hapsin membenarkan telah mengirim surat penolakan atas kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan lima hari sekolah itu.
Menurut dia dalam surat tersebut ditegaskan tentang penolakan atas kebijakan dan pemaksaan lima hari sekolah tersebut. "Kami menolak supaya gubernur tidak melaksanakan," katanya di Semarang, Selasa (8/8).
Ia menuturkan dalam kebijakan tersebut para siswa harus menjalani sekolah sejak pagi hingga sore hari. Permasalahan yang dihadapi, lanjut dia bukan pada jumlah hari, namun lebih pada jumlah jam sekolah.
Abu Hapsin mencontohkan siswa di Madrasah Diniyah akan terganggu kegiatan mengajinya jika jam sekolah berlangsung hingga sore. "Padahal kegiatan sore itu lebih berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa," katanya. Karena itu, ia meminta gubernur bersama para bupati dan wali kota tidak memaksakan pelaksanaan kebijakan itu.
Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan kebijakan full day school merupakan kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan. Hingga saat ini, kata dia sudah ada sekolah yang telah melakukan uji coba. "Beberapa sekolah sudah diuji coba, hasilnya akan dievaluasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
