REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini menyatakan bahwa pihak swasta perlu dilibatkan dalam menjalankan program konversi BBM ke gas.
"Solusinya menggalang pihak swasta dalam pemasangan konventer kit dan bengkel melalui Astra dan Gaikindo," kata Rudi di kantor BPH Migas di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, pihak swasta itu perlu diberikan lisensi sehingga mereka mau memasang dan memperbaiki konventer kit tersebut. Sedangkan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), Rudi mengatakan dapat dilakukan kerja sama dengan supermarket besar untuk menempatkan SPBG mobile sehingga bisa ditempatkan di halaman parkir tempat perbelanjaan itu.
"Namun kewenangan konverter kit sudah tidak ada lagi di Kementerian ESDM tapi di Kementerian Perindustrian," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengakui PIHAKNYA menghadapi kendala teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan program konversi bahan bakar minyak ke gas.
"Kami menghadapi kendala teknis dan nonteknis pada 2012. Misalnya kendala teknis konversi mobil perlu konventer kit yang harus diimpor, dan teknisnya masih sulit," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dalam konferensi pers kinerja satu tahun menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu (26/12).
Ia mengatakan, kendala teknis juga terkait penyiapan bengkel dan mempersiapkan sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kendala itu menurut dia menyebabkan program itu hingga Oktober 2012 belum berhasil, sehingga anggarannya tidak bisa dimasukkan dalam multiyear.
Kendala nonteknis menurut Jero adalah terkait perijinan dalam pembukaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Dia mengatakan perijinan tidak bisa dilakukan secara cepat karena menyangkut lahan untuk SPBG tersebut.
Rudi menegaskan, Kementerian ESDM memiliki anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk pengadaan 14.000 konventer kit dan 13 unit SPBG di tahun 2012. Namun menurut dia karena perencanaannya baru bulan Juni 2012 dan masih banyak proses yang dilewati maka tidak bisa dilakukan hingga akhir tahun ini.
"Pelaksanaan teknis sekitar 2-3 bulan, bulan September baru tender, November pengumuman pemenang dan dikerjakan sektiar 4-5 bulan dan baru selesai bulan Maret atau April 2013," ujarnya.
Menurut dia, anggaran tersebut tidak tertulis sebagai multiyears sehingga harus habis tanggal 15 September 2012. Dia mengatakan tidak mungkin anggaran itu menjadi multiyears dan Kementerian Keuangan juga tidak berani karena berkaca kasus Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang menyeret kementerian tersebut.
"Menkeu tidak berani karena kasus Hambalang Menkeu terbawa karena hanya multiyear. Apakah tahun 2013 bisa diajukan, Wallahualam," katanya.
Dia menegaskan bulan Januari 2013 baru akan dibicarakan mengenai ada atau tidak pemberian insentif dalam pengadaan konventer kit. Namun menurut dia harga konventer kit itu tidak senilai Rp15 juta dan diberikan cicilan dengan bunga yang dibicarakan bagi pengguna alat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
