REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kekurangan ribuan guru sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Pihak sekolah akhirnya terpaksa merekrut guru honorer meski hal itu dilarang pemerintah.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu, SD dan SMP di Kabupaten Indramayu kekurangan guru sekitar 3.469 orang. Dari jumlah itu, kekurangan guru SD mencapai kurang lebih 2.800 orang dan kekurangan guru SMP sekitar 669 orang.
Dari kekurangan 2.800 orang guru SD, sekitar 2.000 orang di antaranya merupakan guru kelas. Kekurangan sekitar 800 orang lainnya terdiri dari kekurangan guru olah raga sebanyak 600 orang dan guru agama sekitar 200 orang.
"Kekurangan guru itu menyebar di 867 unit SD negeri di Kabupaten Indramayu," ujar Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Tasmo, Senin (24/7).
Tasmo menyebutkan, jumlah guru berstatus PNS di setiap SD negeri di Kabupaten Indramayu rata-rata hanya tiga orang per sekolah. Selebihnya, merupakan guru honorer yang diangkat dan digajioleh masing-masing sekolah. Dia memastikan jumlah kekurangan guru itu akan terus bertambah seiring masuknya masa pensiun para guru. Jumlah guru PNS yang pensiun ada sekitar 300 orang per tahun.
Dia berujar, kekurangan guru SD berstatus PNS itu terjadi sejak pemerintah menetapkan moratorium pengangkatan PNS. Akibatnya, jumlah guru PNS yang pensiun setiap tahunnya tidak segera terganti oleh guru-guru baru.
Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Bidang Disdik Kabupaten Indramayu, Dirsono. Dia mengatakan, kekurangan guru itu terjadi setelah pemerintah menetapkan moratorium pengangkatan PNS.
"Kami berharap ada segera pengangkatan guru PNS lagi," kata dia.
Kebutuhan guru SMP di Kabupaten Indramayu ada 2.098 orang. Dari jumlah itu, guru PNS tercatat ada 1.519 orang sehingga masih kurang 669 orang guru PNS lagi. Dirsono menyebutkan, kekurangan guru SMP itu terbanyak untuk mata pelajaran seni budaya sebanyak 92 orang dan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 82 orang. Sedangkan sisanya tersebar di mata pelajaran lain, termasuk mata pelajaran agama yang kurang 20 orang.
Untuk menutupi kekurangan guru PNS itu, setiap sekolah akhirnya mengangkat dan menggaji guru honorer. Meski dilarang pemerintah, namun hal itu terpaksa dilakukan karena para siswa membutuhkan guruuntuk mengajar mereka.
"Ini seperti buah simalakama. Kalau tidak mengangkat guru honorer, siapa yang akan mengajar para siswa? Tapi kalau mengangkat guru honorer, hal itu menyalahi ketentuan pemerintah," ujar Tasmo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
