Tuesday, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 December 2019

Tuesday, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 December 2019

Akbar: Praperadilan Setnov Ditolak, Munaslub Bisa Dilakukan

Senin 24 Jul 2017 06:05 WIB

Rep: Singgih Wiryono/ Red: Bayu Hermawan

Politisi Senior Partai Golkar Akbar Tanjung memberikan pemaparan sebelum menerima petisi dari kader muda partai golkar dan sejumlah aktivis saat menggelar silaturahmi di kediamannya, Jakarta, Kamis (11/5).

Politisi Senior Partai Golkar Akbar Tanjung memberikan pemaparan sebelum menerima petisi dari kader muda partai golkar dan sejumlah aktivis saat menggelar silaturahmi di kediamannya, Jakarta, Kamis (11/5).

Foto: Republika/Raisan Al Farisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung mengatakan, jika tak ada tanda-tanda penyelesaian proses hukum terhadap Ketua Umum Partai Golkar, maka akan ada kemungkinan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub). Munaslub bisa saja dilakukan untuk memilih pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai.

"Kalau misalnya pra peradilan tidak bisa berhasil, bisa kita bayangkan proses peradilan akan berjalan terus," ujar dia saat ditemui di kediamannya di Jalan Purnawarman No.18, Jakarta Selatan, Ahad (23/7).

Akbar Tanjung menjelaskan, jika proses peradilan akan berjalan terus, hal tersebut akan merusak citra dari Partai Golkar. Persidangan demi persidangan Setya Novanto, kata dia, akan menjadi berita sehari-hari hingga proses putusan pengadilan yang akan memberikan vonis akan membahayakan elektabilitas dari Partai Golkar.

"Pasti akan ada yang dihukum, dan itu pasti akan berdampak pada partai," jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, Dewan Kehormatan Parta Golkar akan mengambil langkah-langkah antisipatif dan solusi dari kegaduhan yang dibuat Setya Novanto. "Kalau kita melihat membutuhkan adanya kepimpinan baru, kenapa tidak (adakan Munaslub)," ucapnya.

Namun, lanjut dia, untuk saat ini belum ada langkah kongkret yang dilakukan Dewan Kehormatan untuk memberikan solusi. Akbar Tanjung menjelaskan, akan menghormati proses hukum yang dilakukan Setya Novanto hingga proses pra peradilan berakhir.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA