DPR Dukung Pendirian Universitas Islam Internasional

Jumat , 21 Jul 2017, 10:45 WIB
Wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis
Foto: dok. Humas Fraksi PKS
Wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR mendukung pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 100 hektare di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (21/7), menyebutkan adanya universitas berstatus Islam negeri penting sebagai kampus dan pusat kajian keislaman dan adanya beasiswa kampus diharapkan bisa membantu anak bangsa yang kesulitan melanjutkan kuliah di jenjang S2 dan S3. Iskan menambahkan, saat ini Indonesia belum memiliki institusi pendidikan tinggi yang bisa disejajarkan dengan perguruan tinggi unggulan dunia. 

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sudah dapat menempatkan posisi strategis di tengah negara-negara mayoritas penduduk muslim dan di negara-negara mayoritas penduduk non-muslim. Ulama, juru dakwah, cendekiawan muslim di Indonesia menurut Iskan selalu berusaha mengembangkan pemahaman dan praktik Islam yang mendorong kemajuan bangsa. 

Manurut anggota DPR Fraksi PKS ini, Indonesia ini sebagai negara demokratis terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Kondisi itu secara otomatis menempatkan Indonesia sebagai negara muslim demokratis di dunia. 

Ini membuat Indonesia layak dijadikan rujukan dalam melihat kesesuaian antar Islam dan demokrasi. "Sejak awal Islam masuk ke Indonesia bukan dengan cara penaklukan dan kekerasan. Terbukti tradisi keagamaan yang sudah ada mendapatkan tempat terhormat sejauh dalam koridor moral dan prinsip pelajaran Islam," Kata Iskan

Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia dibuat sebagai pusat kajian Islam go international dan sesuai dengan semangat globalisasi. Terlihat dari komposisi mahasiswanya, dari total lima ribu mahasiswa jenjang S2 dan S3, 50 persen diperuntukan bagi mahasiswa Indonesia dan 50 persen untuk mahasiswa luar negeri.

Terkait tenaga pengajarnya direncanakan 50 persen dosen asal Indonesia dan 50 persen sisanya asal asing pakar Islam dari Timur Tengah dan negara Barat. "Kondisi ini tentu akan memicu terjadinya perang pemikiran yang membangun kerangka berpikir Timur Tengah dan Barat. Diharapkan menambah wawasan pemikiran Islam dan menyumbang kemajuan peradaban," kata Iskan.

Sumber : Antara