REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Risa Mariska mengatakan penggrebekan penyeludupan narkoba di Anyer, merupakan bentuk nyata pemerintah dalam memerangi narkoba. Ini merupakan prestasi yang patut dipuji mengingat kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan penangkapan ini.
Namun menurut Risa pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak kepolisian, tapi harus melibatkan masyarakat. "Dengan demikian pemberantasan narkoba diharapkan bukan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan BNN tetapi juga dilakukan oleh masyarakat," kata Politikus PDI Perjuangan, saat dihubungi melalui seluler, Jumat (14/7).
Apalagi, lanjut Risa, bahwa narkoba adalah musuh bersama, sikap presiden pun juga sudah jelas bahwa bangsa Indonesia harus perang melawan narkoba. Sehingga pemberantasan narkoba menjadi tugas bersama, masyarakat diharapkan aware terhadap peredaran narkoba yang semakin tidak terlihat.
Risa mengatakan pada hari Kamis (13/7) kemarin merupakan hari antinarkoba. Kemudian di hari itu pula kepolisian melakukan penangkapan narkoba dengan jenis sabu-sabu seberat 1 ton. Ha ini, kata dia, tentu harus diapresiasi dan mendukung penuh kinerja kepolisian dalam pemberantasan narkoba.
Sementara, anggota Komisi III DPR RI lainnya, Nasir Djamil mengkritisi pemerintah dalam memerangi narkoba. Nasir sangat menyayangkan, presiden Joko Widodo selalu selalu mengatakan perangi narkoba, tapi dalam tataran implentasinya keinginannya untuk memperangi narkoba itu tidak tampak.
"Jadi ibaratnya, presiden menyeru jajaran narkoba, baik BNN, pihak kepolisian untuk memerangi narkoba hanya dikasih pistol air. Harusnya kan, kalau benar-benar perang itu seperti diberi peralatan canggih tapi ini tidak," kata dia.
