REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua menerapkan kebijakan khusus bagi sekolah-sekolah negeri setempat agar merekrut minimal 60 persen siswa baru dari warga asli Papua.
Kepala Dispendasbud Mimika Jenni O Usmani mengatakan kebijakan khusus itu wajib diterapkan di sekolah-sekolah negeri setempat agar memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak asli Papua menikmati fasilitas pendidikan gratis.
"Untuk semua sekolah negeri seperti SMP Negeri 2 Mimika dan SMA Negeri 1 Mimika wajib merekrut 60 persen siswa dari kalangan Suku Amungme dan Kamoro serta suku-suku Papua lainnya, dan sisanya 40 persen dari kalangan non-Papua," kata Jenni, Jumat (14/7).
Dispendasbud Mimika akan mengawasi kebijakan penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah negeri agar kebijakan perekrutan minimal 60 persen siswa dari kalangan asli Papua itu benar-benar diterapkan oleh sekolah-sekolah negeri setempat.
"Kami tetap memantau dan mengawasi hal itu. Seperti di SMP Negeri 2 Mimika ada 16 siswa asli Papua yang tidak diterima karena kuota 60 persen untuk siswa asli Papua sudah dipenuhi. Yang tidak diterima di sekolah itu akan ditampung di sekolah-sekolah negeri terdekat seperti SMP Negeri 8 dan SMP Negeri 11," katanya lagi.
Jenni mengatakan Dispendasbud Mimika juga menerapkan sistem rayonisasi dalam penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah negeri setempat. Penerapan sistem rayonisasi tersebut dalam rangka pemerataan kesempatan belajar semua siswa di sekolah-sekolah negeri.
"Sekarang kami mulai membenahi sekolah-sekolah negeri di Mimika. Tidak ada yang namanya sekolah favorit. Semuanya kami benahi kualitasnya agar memiliki standar yang sama. Karena itu, anak-anak dari tempat lain tidak bisa didaftarkan masuk ke sekolah negeri tertentu karena dianggap sekolah favorit," ujar Jenni pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
