REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan mengevaluasi proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Evaluasi tersebut didasarkan pada berbagai masukan dan kendala yang disampaikan berbagai pihak.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi mengatakan, masih ada hambatan-hambatan terkait pelaksanaan PPDB baik di jalur akademis dan nonakademis. Pertama, dari sistem PPDB yang diatur secara transparan melalui jaringan daring. Namun ternyata dalam pelaksanaannya sistem tersebut terkadang mengalami gangguan teknis.
"Ini tahun pertama Disdik Jawa Barat alih kelola PPDB. Kita akan evaluasi sistem online," kata Hadadi di Kantor Disdik Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (13/7).
Menurut dia, kendala di sistem daring tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya pada jalur nonakademis, masyarakat mengunggah banyak berkas yang sebetulnya tidak dibutuhkan dalam proses pendaftaran secara daring.
Kurangnya sosialisasi terkait PPDB, kata Hadadi, berkaitan dengan aturan baru yang dikeluarkan berdekatan dengan pelaksanaan PPDB. Bahkan, aturan dari pemerintah pusat baru keluar satu bulan sebelum pendaftaran. "Intinya sosialisasi kami harus lebih intensif, harus lebih gencar kami sepakat," ujarnya.
Terkait zonasi yang banyak dikeluhkan, Hadadi mengatakan aturan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Karenanya, dia tidak bisa secara langsung menghapus aturan tersebut. Pihaknya berjanji akan menyampaikan kepada Kemendikbud terkait keluhan aturan zonasi.
Permasalahan lainnya yaitu terkait kasus tidak diterimanya calon peserta didik, padahal memiliki nilai ujian cukup tinggi. Hadadi pun berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut jika memang calon pendaftar memiliki kualitas yang bisa diterima di sekolah.
Dia berharap pelaksanaan PPDB tahun depan bisa berjalan lebih baik. Evaluasi secara menyeluruh akan dilakukan.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, menilai pelaksaan PPDB 2017 sudah jauh lebih baik. Pasalnya, pelaksanaan tahun ini mengedepankan sistem terbuka dan transparan dalam penerimaan calon siswa.
"Nggak ada tekanan dari pihak lain untuk mengatur penerimaan murid dan lainnya. Bisa transparan," kata Deddy.
Menurut dia, banyaknya aduan terkait PPDB di Jawa Barat dikarenakan penduduk dan sekolah di Jawa Barat tergolong paling banyak. Alhasil, masalah yang diadukan pun menjadi cukup banyak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
