Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Emil Pantau Sekolah Swasta Agar Bisa Tampung Siswa Miskin

Senin 10 Jul 2017 18:12 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Andi Nur Aminah

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil

Foto: Republika/Edi Yusuf

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung masih terus berproses dan menyisakan berbagai persoalan. Menurut Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, pada PPDB dinamika memang selalu ada. Karena hukum sosialnya selalu sama orang yang merasa tak masuk ke sekolah negeri orang tuanya ada yang protes.

"Saya tadi bilang ke Disdik Kota Bandung, ikuti perwal yang saya buat. Selama ada jawaban problematika itu tak perlu khawatir kaarena pada dasaranya ia mengutamakan azas berkeadilan," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan di Pendopo Kota Bandung, Senin (10/7).

Emil mengatakan, salah satu persoalan yang ditemukan dalam PPDB di Kota Bandung adalah sekolah swasta ada yang tak mau menerima siswa miskin hanya karena masalah perbedaan rekening. "Kami harapkan bantuan untuk siswa miskin itu masuk ke rekening sekolah tapi sekolahnya enggak punya," katanya.

Emil mengatakan, ia telah meminta Disdik Kota Bandung untuk menyelesiakan persoalan tersebut secepatnya. Agar, tak akan ada anak tak mampu yang sekolahnya terlantar. "Jangan sampai ada siswa miskin dipimpong tak ada sekolah karena persoalan ini. Jadi, saya minta bantuan kejaksaan agar bisa transfer tak hanya ke rekening sekolah tapi ke rekening yayasan harusnya enggak masalah," katanya.

Tekait kendala teknis, menurut Emil, sebenarnya tak ada masalah yang berarti terkait teknis. Karena, persoalannya ada pada provider. Jadi setiap meng-upload ada delay sekitar 10 menit. "Jadi, masalah bukan dari kitanya tapi providernya, upload ini berproses 10 menit berikutnya. Diharapkan jangan dicurigai ada sesuatu," katanya.

Emil menilai, walaupun PPDB sekarang masih ada dinamikanya tapi kondisinya lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena, kasusnya menurun.  "Saya amati sampai kapan pun protes ada juga," katanya.

Masalah lainnya yang timbul, kata dia, adalah keterbatasan kapasitas kursi peserta didik di sekolah negeri. Di SMP, misalnya, kuota yang tersedia hanya sekitar 15 ribu siswa. Sedangkan yang lulus dari Sekolah Dasar mencapai 38 ribu siswa. “Karena pada dasarnya kita asasnya berkeadilan, mencoba mengakomidir semuanya di negeri, tapi //kan kursinya terbatas,” katanya.

Namun kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan 114 sekolah swasta untuk penerimaan siswa baru ini. Hal itu termasuk pula penerimaan siswa miskin di sekolah-sekolah swasta itu.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA