REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengapresiasi usulan untuk membahas kebijakan lima hari sekolah (LHS) sebagai upaya komunikasi lebih baik bidang pendidikan. Tapi, Muhammadiyah akan menunggu pemerintah jika ingin membahas kebijakan sekolah lima hari.
"Sikap Muhammadiyah lebih banyak mengakomodir kebijakan pemerintah, artinya Muhammadiyah akan lebih banyak menunggu bagaimana tindak lanjut kebijakan pemerintah terkait sekolah lima hari," kata Mu'ti saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (28/6).
Dikatakan Mu'ti, sejak awal Muhammadiyah memang menempatkan diri sebagai elemen masyarakat yang berusaha mengakomodir ketentuan atau kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang. Termasuk, tentang kebijakan pemerintah yang berada di bidang pendidikan.
Untuk itu, dia mempersilakan jika pemerintah akan mendundang NU dan Muhammadiyah, untuk membahas kebijakan LHS tersebut. Terlebih, jika pemerintah memang berniat akan memperkuat dasar hukum kebijakan itu dari Peraturan Menteri jadi Peraturan Presiden. "Sebab, lima hari sekolah itu bukan masalah Muhammadiyah dan NU saja," ujar Mu'ti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
