REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Setya Novanto mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pejabat yang akrab disapa Setnov ini menyarankan agar pemerintah melibatkan para praktisi yang paham mengenai siber di BSSN, sebab keberadaan praktisi itu diyakini Setnov dapat memperkuat badan pemerintah tersebut.
“Kita sudah minta agar praktisi dan pihak-pihak lain dilibatkan dalam badan itu. Ini bisa menjadi kekuatan bersama,” kata Novanto usai acara buka puasa bersama Presiden Joko Widodo dan Pimpinan Kementerian dan Lembaga di rumah dinasnya, Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (5/6) lalu.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyambut baik dibentuknya Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Menurutnya, unit kerja itu dapat menguatkan bangsa Indonesia, dengan memberikan pemahaman yang tepat tentang ideologi Pancasila.
“Tentu UKP-PIP ini bisa menjadi kekuatan yang bisa memberikan arti. Tapi juga melihat situasi demokrasi ini bisa menjadi suatu pendekatan-pendekatan dan komunikasi secara baik,” ujar politikus asal daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
Sebelumnya, sejumlah pejabat tinggi menggelar acara buka bersama antara Pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo, serta Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Rumah Dinas Ketua DPR. Tampak hadir Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Agus Hermanto, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Selainitu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga ikut bergabung dalam acara yang bertujuan mempererat tali silahturahmi tersebut.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Siber Nasional. BSSN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan tanggungjawab kepada presiden melalui koordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BSSN merupakan peleburan Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Secara susunan organisasinya, BSSN terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Deputi Bidang Proteksi, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian. Pembentukan UKP-PIP sudah diumumkan Presiden saat perayaan Hari Pancasila, 1 Juni 2017. Presiden telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
