REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan agar rektor masuk dalam jajaran Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) yang terlibat dalam pengambilan berbagai keputusan penting di suatu daerah.
"Kami sedang usulkan agar rektor itu masuk Forkopimda, untuk ikut misalnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan, penyusunan perda dan pengawasan terhadap eksekutif," kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/6).
Menurut Tjahjo, perspektif akademis dari pimpinan perguruan tinggi di suatu daerah sangat penting dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ia menyebutkan kepala daerah harus berkoordinasi dengan Forkopimda dalam pengambilan keputusan penting termasuk dalam penanganan ketertiban umum dan daerah.
"Kepala daerah jangan hanya berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tapi juga dengan rektor," tegas Tjahjo.
Ketika ditanya bagaimana jika di daerah yang bersangkutan terdapat banyak perguruan tinggi, Tjahjo mengatakan diundang semua tidak masalah. "Saya kira diundang semua tidak ada masalah, kan masing-masing ada pembidangan," katanya.
Ia menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan di daerah semakin baik. "Saya kira ada kemajuan, saya besok diundang ke Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta untuk melepas mahasiswa yang mau kuliah kerja nyata atau KKN," katanya.
Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
