Sunday, 29 Jumadil Akhir 1441 / 23 February 2020

Sunday, 29 Jumadil Akhir 1441 / 23 February 2020

Pembangunan Harus Berbasis Kajian Risiko Bencana

Selasa 09 May 2017 11:02 WIB

Rep: Kabul Astuti/ Red: Winda Destiana Putri

BNPB

BNPB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak bencana diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 38 persen dari tahun 2015 ke tahun 2016. Jumlah korban pun terus meningkat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, mengatakan pembangunan harus berbasis kajian risiko bencana.

"Pembangunan ke depan harus berbasis pada kajian risiko bencana. Negara kita rawan bencana, kalau pembangunan terus dilakukan tanpa berbasis pada perencanaan yang berbasis pada kajian risiko bencana, siap-siap saja kita menerima kerugian," kata Willem Rampangilei, di UI Depok, Senin (8/5).

Willem menyebutkan pada 2016, Indonesia mengalami kejadian bencana sebanyak 2384 kali, 521 orang tewas, serta 3 juta orang lainnya terdampak, menderita, dan mengungsi. Indonesia harus menanggung kerugian per tahun Rp 30 triliun, tidak termasuk bencana yang besar.

Menurut Willem, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan perkotaan yang tidak dibarengi perencanaan tata ruang memadai turut berperan meningkatkan dampak bencana. Laju degradasi lingkungan berdasarkan citra satelit LAPAN diperhitungkan sekitar 750 ribu hektare sampai 1 juta hektare per tahun. Sementara, upaya pemulihannya hanya berkisar 250 ribu hektare per tahun.

Willem menerangkan 92 persen kejadian bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometerologis, termasuk puting beliung. Yang paling banyak memakan korban adalah bencana longsor. Ia mencontohkan, data BNPB, korban meninggal dunia di Garut, Jawa Barat mencapai 156 orang, lebih banyak ketimbang gempabumi di Pidie, Aceh yang memakan korban jiwa 114 orang.

Ia menekankan pentingnya membangun budaya sadar bencana. Hasil riset menemukan, 35 persen orang selamat dalam kejadian bencana berkat kapasitas individunya. Pelatihan kebencanaan harus berbasis masyarakat.

Paradigma yang diambil bukan lagi tanggap darurat, melainkan pengurangan risiko bencana. Hal itu dilakukan dengan membangun early warning system, dukungan logistik, dukungan kapasitas, mitigasi struktural, dan pemulihan lingkungan.

Willem menyatakan, Indonesia mempunyai modal sosial yang besar. Peran serta masyarakat dengan budaya gotong royong sangat tinggi. Saat terjadi bencana, dengan tingginya respon masyarakat diharapkan proses penyelamatan dan pemulihan sosial, ekonomi, infrastuktur bisa dilakukan secara cepat.

Willem menambahkan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun per tahun guna cadangan dana penanggulangan bencana. Uang tersebut ada di Kementerian Keuangan dan bisa langsung disalurkan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan.

Kepala BNPB ini menyatakan, bulan Mei 2017 sudah masuk masa peralihan antara musim penghujan ke musim kemarau. Secara umum, di bulan Mei 2017 ini masih terjadi hujan, walaupun tidak merata. Hujan hanya terjadi di titik-titik tertentu. Musim kemarau diperkirakan akan dimulai pada Juni 2017.

"Kami koordinasi dengan BMKG, diminta untuk waspada tentang musim kemarau yang dimulai bulan Juni. Yang perlu diwaspadai adalah, pertama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau bencana asap. Kedua, kekeringan," ujar Willem. Ia menambahkan, rapat-rapat koordinasi sudah dilakukan di tingkat pemerintah pusat untuk mengantisipasi bencana ini.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA