REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membutuhkan regulasi khusus untuk pembangunan di wilayahnya. Regulasi khusus ini agar alokasi dana desa di Kaltara tidak hanya digunakan untuk infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia.
Sigit mengatakan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Untuk membangun infrastruktur, Kaltara perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sigit menjelaskan, dukungan terhadap infrastruktur desa belum terlalu krusial di Kaltara. Sebaliknya, hal yang terpenting di Kaltara, yaitu pembangunan sumber daya manusia di desa.
Apalagi, Sigit menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari pembangunan sumber daya manusia. "Pembangunan insfrastruktur tidak lepas dari pembangunan desanya," kata dia melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (4/5).
Karena itu, Sigit menyarankan, Provinsi Kaltara mengalokasikan dana desa untuk pembangunan manusia lebih tinggi daripada untuk infrastuktur. "Ini yang butuh regulasi," ujar dia.
Dia juga mendorong pemerintah pusat agar tidak menyamaratakan kebutuhan desa di setiap daerah. Dana desa menjadi hal yang penting agar pola pikir pembangunan desa yang ada di Pulau Jawa tidak disamaratakan dengan di Kaltara.
"Regulasi kita sering disamaratakan. Tadi disinggung oleh Pak Gubernur, selalu disamaratakan antara Jawa dan Kalimantan," kata Politikus PKS itu.
Sigit pun berjanji untuk membicarakan persoalan ini dengan Kementerian Desa. "Untuk membuat regulasi yang khas sesuai dengan kondisi daerah yang membutuhkan," kata dia.
Komisi V DPR RI mengirimkan delegasi untuk meninjau infrastuktur Kaltara pada 2-5 Mei 2017. Sigit yang memimpin delegasi tersebut ditemani oleh delapan anggota Komisi V DPR RI lainnya. Turut hadir dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Tarakan ini Sadarestuwati (F-PDIP), Hamka B. Kady, Agati Sulie Mahyudin (F-PG), Ade Rezki Pratama, Andi Iwan Darmawan Aras (F-Gerindra), Hanna Gayatri, Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), dan Capt. Djoni Rolindrawan (F-Hanura).
Pada kunjungan itu, Komisi V juga meyoroti koneksivitas bandara dan dermaga. Sigit berharap, pemerintah meningkatkan keamanan dan keselamatan, khususnya di Pelabuhan Tengkayu.
"Di mana jalur penumpang, barang, dan transportasi masih menjadi satu. Ini cukup crowded. Berbahaya ini, kan, kiri kanannya laut.," kata dia.
Sigit menyatakan pemerintah daerah sudah berencana membuat dua jalur. Bahkan, Pemprov Kaltara sudah menginvestasikan Rp 25 miliar untuk pembangunan itu. "Suatu angka yang lumayan menurut kami dan harus ada follow up dari pemerintah pusat," ujar dia.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie berharap ada tindak lanjut yang konkret dari kunjungan kerja DPR ke wilayahnya, terutama dalam penentuan politik anggaran. Kaltara tidak menuntut banyak karena menyadari kemampuan keuangan negara. "Tetapi yang wajar dan proporsional saja," kata dia.
