Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Tak Ada Illegal Fishing, Stok Ikan di Indonesia Meningkat

Rabu 03 May 2017 03:52 WIB

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Bayu Hermawan

Nelayan Larantuka memancing ikan Cakalang di perairan Flores, NTT

Nelayan Larantuka memancing ikan Cakalang di perairan Flores, NTT

Foto: Prayogi/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja mengatakan di saat stok ikan secara skala dunia  menurun, namun stok ikan di Indonesia justru naik. Hal tersebut karena sejak tidak adanya illegal fishing kemampuan ikan untuk beranak-pinak meningkat dan ikannya besar-besar.

"Alhamdulillah di Indonesia karena  sudah tidak ada illegal fishing stok ikan meningkat. Sebelum tahun 2014 stok ikan mencapai  6,5 juta ton, tahun 2015 stok ikan mencapai 7,3 juta ton dan di tahun 2016 stok ikan mencapau 9,9 juta ton," ujarnya di Yogyakarta, Selasa (2/5).

Ia mengungkapkan setelah illegal fishing pergi, kemudian diteliti ternyata stok ikan di Indonesia bagus. Syarief mengatakan data tersebut di dapat dari 816 pelabuhan, yang selalu diupdate setiap harinya.

"Ternyata trend  ikannya membaik, mulai dari volumenya naik, ukuran ikannya lebih besar. Artinya, ikan punya kesempatan hidup lebih banyak. Kalau dulu ikannya semakin kecil dan akhirnya lama-lama habis," jelasnya. 

Berbeda halnya sekarang, kata ia menambahkan, trend ikan Indonesia membaik karena ukuran ikannya membesar. Ia melanjutkan, di antara 35 negara anggota Indian Ocean Tuna Commision (IOTC), stok ikan Indonesia terbanyak kedua setelah Cina.

"Jadi sebetulnya dari konstalasi dunia, Indonesia merupakan negara perikanan yang masih dihormati," ucapnya.

Dikatakan Sjarief, dalam pertemuan IOTC yang akan diselenggarakan di Yogyakarta 22-25 Mei 2017, Indonesia ingin mengajak negara anggota IOTC supaya bersama-sama  memerangi illegal fishing.

Illegal fishing itu  mengatasnamakan negara. Padahal sebetulnya illegal fishing ini bukan dilakukan atas nama negara, melainkan oknum pelaku yang membawa nama negara masing-masing.

"Karena itu kami ingin mendorong Negara anggota IOTC mesti harus mengendalikan pelaku dan perilaku dari anggotanya supaya tidak melakukan hal-hal yang merugikan mereka sendiri," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA