Sunday, 16 Muharram 1441 / 15 September 2019

Sunday, 16 Muharram 1441 / 15 September 2019

Pengusaha Sawit Minta Dukungan Tolak Resolusi Uni Eropa

Ahad 23 Apr 2017 15:32 WIB

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Nur Aini

Pekerja memanen kelapa sawit di perkebunan inti rakyat Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Rabu (7/9).

Pekerja memanen kelapa sawit di perkebunan inti rakyat Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Rabu (7/9).

Foto: Antara/Budi Candra Setya

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indoensia (GAPKI) Joko Supriyono berharap pemerintah dan legislatif satu suara menolak resolusi sawit parlemen Uni Eropa. Penolakan ini merupakan satu sikap tegas kedua lembaga untuk melindungi sawit sebagai komoditas strategis Indonesia.

"Sawit ini kepentingan nasional, selayaknya pemerintah dan masyarakat membela sawit yang telah berkontribusi terhadap perekonomian maupun pengentasan kemiskinan di Indonesia," katanya melalui siaran resmi, Ahad (23/4).

Joko menilai tuduhan yang ditujukan kepada industri sawit dan berujung dengan adanya resolusi Parlemen Eropa tersebut merupakan kepentingan politik semata untuk mendiskriminasi industri sawit. Meski hal tersebut tidak berpengaruh terhadap ekspor saat ini namun stigma negatif dari resolusi tersebut dapat mengundang negara-negara lain untuk melakukan hal serupa, terutama di negara Eropa dan Amerika.

Ia mengatakan, diskriminasi sawit tersebut tampak dalam beberapa isu, termasuk sertifikasi tunggal yang berlaku bagi minyak sawit dan tidak berlaku bagi minyak nabati lain di dunia.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) resmi dari pemerintah. Sertifikat tersebut memastikan pengusaha sawit tanah air mampu menjalankan perkebunan berkelanjutan.

"Kita akan teruskan dan sempurnakan ISPO sebagai bukti komitmen kita terhadap keberlanjutan industri ini," ujar Joko.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA