Tuesday, 18 Muharram 1441 / 17 September 2019

Tuesday, 18 Muharram 1441 / 17 September 2019

Indonesia akan Gandeng Malaysia Menentang Resolusi Sawit Uni Eropa

Senin 17 Apr 2017 15:56 WIB

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Nur Aini

Pekerja memanen kelapa sawit di perkebunan inti rakyat Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Rabu (7/9).

Pekerja memanen kelapa sawit di perkebunan inti rakyat Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Rabu (7/9).

Foto: Antara/Budi Candra Setya

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Indonesia tak terima dengan Resolusi Sawit Uni Eropa yang menyudutkan produk kelapa sawit asal Indonesia. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya akan menggandeng Malaysia untuk bersama-sama menentang kebijakan tersebut.

"Kita berdua dengan Malaysia akan sama-sama menghadapi tuntutan ini," ujar Enggar di kantornya, Jakarta, Senin (17/4).

Mendag menuturkan, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara eksportir produk kelapa sawit terbesar di dunia dengan pangsa pasar 85 persen. Khusus di Asia, pangsa pasar produk sawit dari dua negara yang bertetangga tersebut bahkan mencapai 91 persen. Karenanya, Enggar meyakini kebijakan Uni Eropa terkait sertifikasi produk sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit akan mengganggu perdagangan dunia.

Ia juga berpandangan, kebijakan Uni Eropa tersebut tak adil. Ini karena hanya produk sawit dari negara-negara tertentu saja yang disudutkan. Padahal faktanya, industri nabati di Uni Eropa juga menggunakan standar produksi yang tidak jauh berbeda seperti halnya produksi minyak sawit di Indonesia.

Karena itu, Mendag mengatakan pihaknya akan menuntut agar seluruh produk minyak nabati di dunia memiliki standar keberlanjutan yang sama seperti yang diterapkan pada minyak sawit. "Kami akan secara aktif menuntut seluruh dunia agar vegetable oil juga punya standar yang sama. Kami tidak takut karena kami (dengan pengusaha) semua punya komitmen yang sama untuk keberlanjutan lingkungan," ujarnya.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah melayangkan surat protes pada menteri perdagangan Uni Eropa berkenaan masalah ini. Dalam surat tersebut, pemerintah sekaligus memberikan klarifikasi terkait tuduhan produk sawit Indonesia yang dianggap menjadi penyebab utama deforestasi, korupsi, hingga pelanggaran HAM. Namun, menurut Mendag, hingga kini belum ada tanggapan atas surat protes itu.

Salah satu pengusaha sawit, Franky Welirang, menilai pemerintah harus lebih aktif menggelar dialog dengan pemangku kepentingan perdagangan di Uni Eropa terkait produk-produk Indonesia. "Jadi kita tidak dipermainkan dengan hal-hal yang aneh terhadap lingkungan," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA