REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan Greenpeace Indonesia mencatat salah satu polutan paling berbahaya, Particulate Matter (PM) 2,5 sudah jauh melebihi ambang batas di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Efek dari polutan tersebut berbahaya bagi kesehatan.
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu mengatakan Greenpeace Indonesia melakukan pemantauan kualitas udara di 19 titik di area Jakarta dan sekitarnya selama Februari dan Maret. Hasilnya, di wilayah perumahan seperti Cibubur, tingkat PM 2,5 rata-rata selama dua bulan berada di angka 103,2 ug/m3. Ini melewati batasan yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia (WHO) yaitu 25 ug/m3, dan standar minimum batu mutu udara ambien naional 65 ug/m3.
Tak hanya itu, daerah perumahan lainnya yaitu Kebagusan sebanyak 65,9 ug/m3 dan Gandul-Depok 71,5 ug/m3 juga sama tingginya. "Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Karena PM 2,5 adalah polutan yang diam-diam membunuh kita," katanya saat pemaparan mengenai polusi udara di Jabodetabek, di Jakarta, Selasa (4/4).
Ia menyebutkan, polutan ini sangat kecil, berukuran satu per tiga puluh dari satu helai rambut dan bisa menyebabkan berbagai penyakit. Diantaranya pernapasan akut pada anak, penyakit paru kronis, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan stroke.
"Data ini membantu kita memahami bahwa beberapa penyakit yang selama ini kita derita berkaitan erat dengan kualitas udara yang kita hirup tiap harinya," ujarnya.
Jika alatnya semakin banyak dipasang maka bisa semakin baik modelling untuk mengukur kualitas udara. Dengan menggabungkan analisis risiko dari Global Burden of Disease Project yang dilaksanakan The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dan tingkat P 2,5 tahunan, Greenpeace dapat menghitung meningkatnya risiko kematian karena penyakit tertentu pada berbagai tingkat PM 2,5 tahunan.
"Risiko kematian akibat stroke meningkat hampir 2,5 kali lipat di Cibubur dan dua kali lipat di wilayah Tambun, Setiabudi, Citayam, Ciledug, Kebagusan, Depok, Cikunir, Jatibening, dan Warung Buncit," ujarnya.
Solusinya, pemerintah harus memasang alat pemantau kualitas udara, serta menyajikan data hasil pemantauan yang bisa diakses publik. Pemerintah diminta merancang dan menerapkan strategi untuk mengurangi polusi udara dengan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum, memperbanyak penggunaan energi terbarukan serta mempertegas regulasi emisi khusus untuk sektor pembangkit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
