Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Pengamat: Dana Abadi Pendidikan Belum Saatnya

Selasa 04 Apr 2017 22:22 WIB

Rep: Kabul Astuti/ Red: Angga Indrawan

Ilustrasi: Dunia Pendidikan

Ilustrasi: Dunia Pendidikan

Foto: denison.edu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pendidikan Indra Charismiadji, menilai pemerintah harus memprioritaskan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) terlebih dahulu sebelum menggulirkan instruksi dana abadi pendidikan. Menurut dia, dana abadi pendidikan belum saatnya. 

Presiden Joko Widodo menyatakan dana abadi pendidikan ini akan diprioritaskan untuk pendidikan jenjang S2 dan S3 ke luar negeri. Indra mengatakan, prioritas tersebut arahnya masih kurang pas untuk saat ini. Angka partisipasi murni anak Indonesia di tingkat sekolah dasar saja belum seratus persen. Prioritas pertama seharusnya mengejar nilai APM seratus persen terlebih dahulu.

"APM dulu. Angka partisipasi murni yang di SD saja belum. Anak Indonesia usia SD itu belum semua bersekolah. Apalagi SMP dan SMA. Di Jakarta saja belum 100 persen padahal sudah gratis, apalagi di daerah-daerah," kata Indra, kepada Republika, Selasa (4/4). Dana pendidikan bisa disimpan untuk pendidikan tinggi bila target SD, SMP, dan SMA/SMK sudah tercapai.

Indra yang juga praktisi Eduspec Indonesia menambahkan, kualitas pendidikan Indonesia di antara negara-negara lain di dunia juga masih menduduki peringkat bawah. Ia menekankan agar pemerintah memprioritaskan perbaikan kualitas dan tata kelola pendidikan lebih dulu. Apabila masalah-masalah dasar ini sudah rampung, lanjut Indra, baru fokus jenjang berikutnya. 

Indra mengakui tujuan dana abadi pendidikan ini sangat baik, tapi dengan postur anggaran yang ada sekarang menurutnya masih terlampau banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Saat ini saja, Indra mengatakan, pemerintah selalu mengeluh kurangnya anggaran pendidikan.

"Kalau dibandingkan dengan negara luar, kita angggaran pendidikannya jika dibandingkan dengan GDP masih termasuk yang terendah saat ini. Menurut saya harus diprioritaskan dulu dibanding untuk saving, karena yang sekarang saja kurang," kata Indra. Ia juga pesimistis terhadap urusan simpan menyimpan dana yang dilakukan pemerintah. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Keuangan untuk membentuk dana abadi pendidikan (sovereign wealth fund untuk pendidikan). Dana ini diprioritaskan untuk pendidikan S2 dan S3 ke luar negeri.

Dana abadi pendidikan ini bertujuan untuk mengelola dana investasi pendidikan bagi generasi yang akan datang. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, pada tahun 2030 mendatang Indonesia akan memiliki dana abadi pendidikan sekitar Rp 400 triliun.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA