REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR -- Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR melakukan peninjauan ke Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, dipimpin Syamsul Bachri dan didampingi 7 orang Anggota. Mereka diterima langsung oleh Rektor, Dekan, Ketua Program Studi Program Dokter Spesialis Univ. Hasanuddin, Kepala Dinas Kesehatan Prov Sulsel, Pengurus Daerah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prov Sulsel dan dari Kementerian Kesehatan RI, Jumat (24/3).
Anggota Tim, Aliyah Mustika Ilham (FPD) mengatakan, kunjungan tersebut guna meninjau kesiapan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam rangka menyukseskan program Wajib Kerja Dokter Specialis (WKDS). Menurutnya, Pemerintah mencanangkan program tersebut sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan distribusi dokter spesialis yang tidak merata.
Dari program ini diharapkan terjadi peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Untuk menyukseskan program ini, maka setiap institusi pendidikan program dokter spesialis mendapat tugas menyiapkan mahasiswa program dokter spesialis yang akan menjadi peserta WKDS.
Dijelaskan pula, setiap dokter spesialis lulusan perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri wajib mengikuti WKSD paling singkat 1 tahun. “Peserta WKDS ditempatkan pada rumah sakit terpencil, perbatasan dan kepulauan atau Rumah sakit Rujukan regional/provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Merekapun berhak mendapat hak dan tunjangan dari Pemerintah pusat dan daerah,” ujar Aliyah.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Andi Asadul Islam, mewakili Rektor Unhas, menyambut baik upaya pemerintah mencanangkan program WKDS. Penyebaran tenaga dokter spesialis diakuinya memang selalu menjadi masalah dalam pemerataan di sejumlah wilayah terutama lokasi terpencil.
Dalam setahun, Unhas meluluskan sekitar 200-an dokter spesialis. Jika diakumulasikan dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya, maka dalam setahun Sulsel bisa mencetak ribuan tenaga.
Namun masih saja Indonesia kekurangan SDM dan sebagian besar memilih mengabdi di kota besar. “Kami menyambut baik program pemerintah pusat ini. Namun perlu diketahui selama ini kami tidak memiliki kewenangan mengatur dimana lulusan kami bisa ditempatkan, cuma merekomendasikan saja,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Prov Sulsel Rachmat Latief, mengatakan pihaknya telah menyiapkan empat Rumah Sakit (RS) untuk menyukseskan program tersebut. Ke empat Rumah sakit tersebut tersebar di Sulsel seperti di Palopo, Pinrang, Soppeng dan Bulukumba.
“Kami Pemerintah Sulsel menyambut baik ini, siap menerima dan siap rumah sakitnya, siap juga insentifnya. Pasca wajib kerja kami berharap mereka mau jadi tenaga tetap di sana. Dan rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan kepada Kementerian Kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Program WKDS," ujar Rachmat.
Ikut serta dalam Kunspek ini Ermalena (FPP), Dewi Asmara (FPG), Suir Syam (F Gerindra) Aliyah Mustika Ilham dan Verna Gladiea Merry Inkiriwang (FPD) Sitti Masrifah(FPKB) dan Irgan Chairul Mahfiz (FPP).
