Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

BKPM Desak Pemda Wilayah Timur Bantu Realisasi Investasi

Selasa 21 Mar 2017 22:42 WIB

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Nur Aini

Investasi.   (ilustrasi)

Investasi. (ilustrasi)

Foto: Republika/Aditya Pradana Putra

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong pertumbuhan investasi dari wilayah Indonesia Timur. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis berharap wilayah Indonesia Timur dapat lebih banyak lagi menarik investasi sehingga dapat mempercepat pencapaian target realisasi investasi 2017 yang telah ditetapkan sebesar Rp 678,8 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, BKPM telah mengumpulkan para kepala dinas penanaman modal dari Bali, Nusa Tenggara  Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dalam rapat konsolidasi pada Selasa (21/3). Melalui rapat tersebut, Azhar ingin memastikan semua aparat penanaman modal di daerah dapat bersikap proaktif dalam membantu investor dalam merealisasikan investasinya.

BKPM mencatat, realisasi investasi dari Indonesia Timur yang masuk dalam kategori wilayah IV pada tahun 2016 mencapai Rp 119,3 triliun. Jumlah itu sedikit di atas target yang ditetapkan sebesar Rp 119 triliun. "Kita harapkan di tahun 2017 ini realisasi investasi dari wilayah IV bisa kembali meningkat di atas target," kata Azhar, melalui keterangan pers tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (21/3).

Dalam rapat konsolidasi itu, para kepala dinas juga sekaligus menyampaikan kendala yang mereka hadapi di daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PSTP Provinsi Papua John Rey menyoroti aturan pemerintah pusat yang ia nilai telah menyulitkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi investor. Dia mencontohkan masalah penggunaan hutan di
Papua yang dinilai dipersulit oleh pemerintah pusat. “Kami berharap BKPM dapat duduk bersama Kementerian terkait untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut,” kata John Rey.

Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Nurdin Abdullah menjamin kepala daerah tak akan mempersulit perizinan untuk usaha dan investasi. Ia menyebut semua daerah kini sudah membuka diri terhadap arus masuk investasi. Karenanya, era birokrasi yang panjang dan berbelit telah ditinggalkan.

"Saya kira semua kepala daerah sudah berkomitmen untuk mempermudah investasi seperti arahan Presiden Jokowi," ujar Nurdin, yang juga Bupati Kabupaten Bantaeng, saat dihubungi Republika, Selasa (21/3).




BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA