REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memberikan apresiasi kepada para penyelenggara dan aparat keamanan atas terselenggaranya pilkada serentak yang relatif sukses, aman, dan kondusif ini.
Apresiasi lebih tinggi turut disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah membuktikan semakin dewasa dalam berdemokrasi secara berulang kali.
"Selain penyelenggara dan aparat, terbukti rakyat kita sangat dewasa dalam berdemokrasi. Paling tidak bisa dilihat dari antusiasme dalam menggunakan hak pilih, menjaga situasi tetap damai, dan tidak terprovakasi untuk ribut bahkan konflik," kata Jazuli di Jakarta, Jumat (17/2).
Pilkada serentak 15 Februari 2017 di 101 daerah di Indonesia berlangsung relatif aman dan kondusif. Proses rekapitulasi suara di masing-masing wilayah sejauh ini berlangsung lancar dan tanpa kendala berarti. Kondusifitas tersebut diharapkan sampai dengan penetapan calon kepala daerah terpilih.
“Bahkan, daerah-daerah yang diprediksi rawan gangguan keamanan seperti Papua, Aceh, Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Tenggara, dan DKI Jakarta Alhamdulilah tetap kondusif dan aman,” jelas Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPP PKS ini.
Jazuli pun memberikan catatan khusus untuk Pilkada di DKI Jakarta. Menurutnya, meskipun suhu politik cukup memanas jelang pemungutan suara terkait kasus penistaan agama, faktanya semua pihak khususnya umat Islam bisa menjaga situasi keamanan DKI tetap kondusif, semua tenang dan damai.
"Ini sangat membanggakan, sekaligus membuktikan betapa umat Islam khususnya di Jakarta sangat dewasa dan matang dalam berdemokrasi dengan turut serta mewujudkan kedamaian dan mengutamakan kepentingan nasional," tegas Jazuli.
Realitas tersebut, menurutnya mampu menepis tuduhan sebagian pihak bahwa umat Islam yang turun dalam aksi-aksi Bela Islam, penyebab kegaduhan dan instabilitas jelang pilkada. Hal ini juga membantah aksi-aksi tersebut berkaitan dengan kepentingan politik pilkada DKI.
Ia juga menegaskan bahwa aspirasi aksi bela Islam yang dilakukan umat Islam yang lalu, sungguh untuk menuntut penegakan hukum yang adil kepada tersangka penista Alquran dan tidak ada motif politik (pilkada).
Meski demikian, ia berharap kepada penyelenggara dan penegak hukum agar menuntaskan permasalahan menyangkut temuan dan laporan di lapangan terkait dengan banyaknya kecurangan.
Hal itu agar penegakan hukum pilkada dilakukan secara konsekuen dan berkeadilan, mulai soal penggunaan hak pilih hingga politik uang (money politics).
