Ahad 22 Oct 2017 19:34 WIB

"Alokasi Dana Cabor Harus Diberikan Berdasarkan Prestasi"

Rep: Kiki Sakinah/ Red: Endro Yuwanto
Sekjen PBSI Achmad Budiharto (kanan) bersama Kabid Pembinaan dan Prestasi PBSI Susy Susanti (kiri), dan Atet bulutangkis Kevin Sanjaya hadir pada konferensi pers di Komplek PBSI Cipayung, Jakarta Tmur, Senin (14/8).
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Sekjen PBSI Achmad Budiharto (kanan) bersama Kabid Pembinaan dan Prestasi PBSI Susy Susanti (kiri), dan Atet bulutangkis Kevin Sanjaya hadir pada konferensi pers di Komplek PBSI Cipayung, Jakarta Tmur, Senin (14/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PP Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Achmad Budiharto berharap dengan dibubarkannya Satlak Prima tidak akan mengganggu fokus dan persiapan para atlet menuju Asian Games 2018.

Budiharto juga menekankan agar birokrasi alokasi dana untuk atlet cabang olah raga (cabor) harus lebih pendek dan tidak berbelit. Sehingga, lanjut Budiharto, dana bisa segera digunakan untuk kemajuan para atlet di masing-masing cabor.

Menurut Budiharto, PBSI menyambut dengan senang hati dana dari pemerintah yang diberikan secara langsung kepada cabor. Hal itu, kata dia, tidak akan menjadi halangan karena PBSI sudah terbiasa mengelola dana sendiri.

Meskipun cabor bulutangkis memiliki dukungan dari sponsor pihak swasta yang besar, namun Budiharto menegaskan bahwa PBSI juga membutuhkan dana dan dukungan dari pihak pemerintah. Dalam hal ini, ia mengatakan pemerintah harus membuat cabor prioritas.

"Mana saja cabor yang sudah bermain di level dunia, Asia atau Asia Tenggara, dan mana yang jadi cabor prestasi atau rekreasi atau cabor untuk massal. Itu harus dibedakan," kata Budiharto.

Namun demikian, Budiharto menilai keliru jika terdapat pandangan bahwa anggaran untuk PBSI harus dikurangi lantaran adanya dana dari pihak sponsor swasta. Menurutnya, bulu tangkis adalah satu-satunya cabor yang terakhir mempersembahkan medali emas di ajang Olimpiade 2016.

Karena itu, Budiharto menilai cabor bulu tangkis justru harus mendapat prioritas. Apalagi dibandingkan cabor yang lain, Budiharto mengatakan biaya menuju even-even internasional untuk bulu tangkis tidaklah murah.

"Keliru kalau dana kami harus dikurangi. Karena kami juga susah payah mendapatkan bantuan sponsor. Pemerintah tidak harus membedakan karena kemampuan cabor mendapat sponsor, tapi acuannya harus prestasi," ujar Budiharto menegaskan.

Budiharto berharap ada lembaga lain pengganti Satlak Prima yang memberikan bantuan terkait pengembangan dan penggunaan sport science dari pemerintah. "Karena selama ini Satlak Prima berperan dalam membantu cabor terkait bantuan sportscience tersebut."

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement