REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kegagalan Indonesia pada ajang SEA Games 2017 membuat pemerintah perlu melakukan evaluasi secara serius. Apalagi, pada 2018 mendatang, Indonesia menjadi tuan rumah untuk pesta olahraga terbesar se-Asia yakni Asian Games.
Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, dia telah berdiskusi tentang evaluasi SEA Games 2017 maupun peningkatan prestasi atlet bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, pemerintah sepakat akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pelatihan di Indonesia salah satunya dengan menyederhanakan sistem birokrasi.
"Kita sudah ambil beberapa keputusan penting, ini terjadi karena kita kebanyakan birokrasinya, jadi yang diurus kebanyakan birokrasi olaharaganya ketimbang olahraganya, terlalu banyak personalia," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (5/9).
Menurut Jusuf Kalla, prestasi atlet Indonesia terkendala oleh sistem birokrasi yang terlalu rumit dan panjang. Selain itu, terlalu banyak tingkatan dalam pengambilan keputusan dalam menyalurkan dana sehingga menyebabkan keterlambatan turunnya uang saku atlet maupun peralatan.
Oleh karena itu, pemerintah berencana memperbaiki sistem birokrasi tersebut untuk mendongkrak prestasi atlet. "Ini sangat birokratis, jadi ini harus diperbaiki bagaimana shortcut dari sistem yang ada, sehingga pembicaraan itu olahraga membahas prestasi, bukan membahas administrasi prestasi," kata Jusuf Kalla.
Seperti diketahui, Indonesia menempati posisi kelima dalam SEA Games 2017 dengan perolehan 38 emas, 63 perak, dan 90 perunggu. Medali tersebut didapatkan lebih dari 530 atlet yang ambil nagian dalam 36 cabang olahraga yang dipertandingkan. Hasil medali ini menunjukkan prestasi terburuk bagi Indonesia sejak ikut SEA Games pada 1977.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
