REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta agar pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS)Jawa Timur melakukan rekonstruksi pendidikan sesuai dengan perekonomian global. Pendidikan diharapkan membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim saat membuka Musyawarah Wilayah V Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VII Jawa Timur, di Hotel Santika, Surabaya, Sabtu (11/2).
“Oleh karena itu PTS harus mampu melihat jenis pendidikan yang ditawarkan kepada mahasiswanya. Kemampuan tersebut akan membuat para mahasiswa menjadi pemenang di era global saat ini,” kata dia melalui keterangan resmi.
Ia mencontohkan, saat ini struktur tenaga kerja di Jawa Timur sebanyak 36,49 persen bergerak di bidang pertanian, 28,03 persen bidang lain-lain, 21,01 persen perdagangan dan 14,47 persen bidang industri. Sementara sebagian besar penduduk Jawa Timur bekerja sebagai petani dengan kontribusi terhadap PDRB hanya 13,31 persen. Angka tersebut jauh dibandingkan dengan sektor industri yang berkontribusi terhadap PDRB sebesar 28,92 persen.
Ketimpangan ini antara lain disebabkan kurangnya dunia pendidikan dalam mendukung sektor pertanian. Untuk itu, langkah utama pembangunan bidang pendidikan Pemprov Jatim dengan mengadakan moratorium SMA melalui peningkatan ratio SMK yang difokuskan pada pendidikan vokasi. Dengan target ratio sekolah SMA 30 : 70 SMK. Diharapkan angkatan kerja Jatim dapat lebih terserap di dunia kerja, khususnya industri.
“PTS diharapkan juga dapat mewadahi siswa-siswa luaran SMK yang telah mempunyai ketrampilan untuk masuk ke politeknik-politeknik,” kata dia.
Ia menambahkan, jebakan pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk menjadi negara maju yakni kurangnya keterampilan yang akan terjawab dengan pengembangan pendidikan vokasional. “Selain itu PTS juga perlu melakukan riset-riset pengembangan komoditi pertanian, seperti kedelai, jagung dan beras,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus APTISI Pusat, Budi Djatmiko menjelaskan dari 12 ribu PTS di Indonesia, sebanyak 243 PTS yang bermasalah. Budi Jatmiko mengharapkan agar PTS diberi kewenangan Pemerintah untuk membuka pendidikan S2 dan S3. “Keberhasilan Malaysia hingga seperti saat ini, antara lain, karena mencetak banyak lulusan S2 dan S3,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
